KENDARI, TRUE STORY – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui jajaran pimpinan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Wakil Ketua DPRD Sulteng H Ambo Dalle memimpin langsung rombongan, didampingi Sekwan DPRD Sulteng Siti Rachmi A Singi bersama Ketua dan anggota Bapemperda.
Hadir pula Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Asmir A Hanggi, bersama sejumlah pejabat lainnya. Dari jajaran Bapemperda, turut hadir Sony Tandra, Hj Wiwik Jumiatul Rofiah, Awaludin, Maryam Tamoereka, Mahfud Masuara, Marlela, dan Yusup.
Rakornas yang dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu (27/8) itu mengusung tema “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”.
Kegiatan ini diikuti sekitar 4.000 peserta dari seluruh Indonesia, meliputi pemerintah pusat, gubernur, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta pengurus Kadin Pusat maupun daerah.
Sekretaris Provinsi Sulteng Dra Novalina MM yang hadir mewakili Gubernur, bersama jajaran Biro Hukum, turut mendampingi rombongan DPRD Sulteng dalam agenda nasional tersebut.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan paparan mengenai kondisi APBN dan APBD beberapa tahun terakhir, tren pertumbuhan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi daerah dalam memperkuat regulasi. Ia menekankan pentingnya kualitas produk hukum daerah untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik.
Selain forum diskusi dan koordinasi, Rakornas PHD 2025 juga dirangkaikan dengan pameran UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah, sebagai upaya memperkuat promosi potensi ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah.
Wakil Ketua DPRD Sulteng H Ambo Dalle menilai forum ini penting sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan produk hukum.
“Produk hukum daerah yang berkualitas akan mendorong pembangunan daerah serta memberikan kepastian bagi investasi dan masyarakat,” ujarnya.
Rakornas PHD 2025 dijadwalkan berlangsung tiga hari, mulai 26 hingga 28 Agustus, dengan agenda pembahasan strategi pembentukan regulasi daerah, koordinasi lintas daerah, serta promosi potensi lokal melalui pameran UMKM.
