Palu,truestory.id– Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan bahwa perekonomian daerahnya tetap tangguh meski menghadapi tekanan ekonomi global dan pemotongan dana transfer pemerintah pusat yang signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Forum Ekonomi Keuangan Sulawesi Tengah dan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi di Sriti Convention Hall, Palu, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Anwar mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia yang memfasilitasi diskusi strategis antar pemangku kepentingan. Ia menyebut forum ini penting untuk menyatukan persepsi di tengah ketidakpastian global.
“Sulawesi Tengah tumbuh sangat baik dengan pertumbuhan 8,32 persen (yoy) pada triwulan I 2026,” ungkap Anwar.
Sektor industri pengolahan masih mendominasi dengan kontribusi 43,43 persen dan tumbuh 15,9 persen didorong ekspor.
Namun, secara kuartalan ekonomi mengalami kontraksi 6,98 persen akibat melemahnya belanja pemerintah.
Anwar menjelaskan Sulawesi Tengah kehilangan transfer daerah Rp530 miliar pada 2025 dan Rp1,2 triliun pada 2026, sehingga APBD turun drastis dari hampir Rp6 triliun menjadi sekitar Rp4,3 triliun.
Meski demikian, ia optimistis karena struktur ekonomi kini lebih didukung sektor produktif, perdagangan, dan investasi, serta Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat.
Untuk jangka panjang, pemerintah provinsi mulai menggeser fokus ke sektor pertanian dan perikanan yang selama ini belum tergarap maksimal.
Anwar menggagas kerja sama sister city dengan Provinsi Hainan dan Sichuan, Tiongkok. Nota kesepahaman bidang pertanian dan perikanan akan ditandatangani pada 17 Mei mendatang bersama Rektor Universitas Tadulako.
“Kita tidak lagi hanya mengandalkan industri pengolahan nikel. Pertanian dan perikanan harus menjadi kekuatan baru ekonomi Sulteng,” tegasnya.
Anwar juga menyampaikan kemajuan inflasi yang membaik serta penurunan kemiskinan dengan sekitar 10 ribu warga keluar dari garis kemiskinan dalam setahun terakhir.
Namun, ia menyoroti masih adanya 87 ribu rumah tidak layak huni yang berkorelasi dengan tingginya angka kemiskinan di daerah seperti Donggala, Sigi, dan Tojo Una-Una.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk mengatasi tantangan fiskal, kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
