Truestory – Berbagai hal yang berpotensi menyebabkan konflik sosial dan pembelahan di masyarakat perlu diantisipasi, salah satunya melalui dialog. Hal itu disampaikan Amirudin saat membuka kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , di Hotel Estrella and Conference, Luwuk Selatan, Senin 17/10/2022.

Bupati mengatakan, dengan mendekat ke masyarakat, diharapkan dapat menggali informasi, mengetahui aspirasi, sehingga dapat memetakan hal-hal yang dapat berpotensi konflik.

“Perbanyak dialog di luar, gali apa pokok permasalahan, jangan biarkan negeri yang kita cintai ini jadi kacau balau,” tegasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si, memaparkan sejumlah kondisi yang harus diantisipasi pemerintah untuk meminimalisir potensi konflik. Dengan membagi tingkatan masyarakat ke dalam low, middle, dan high class (kelas bawah, menengah, dan atas).

Risnandar menambahkan, konflik cenderung sering terjadi jika jumlah low class-nya lebih banyak ketimbang middle dan high class.

“Kalau low class ini semakin besar, pasti dia akan mendesak dan memicu gelombang protes,” ujar Risnandar.

Selain itu, tingginya jumlah angkatan kerja juga menyumbang potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi, pemerintah tengah bersiap menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya dengan memanfaatkan dan memberdayakan angkatan kerja yang lebih baik.

“Kemajuan teknologi komunikasi informasi dalam wujud penggunaan media sosial juga dianggap sebagai biang konflik jika tidak dimanfaatkan secara bijak,” katanya.

tersebut mengusung tema: Penguatan ideologi bangsa dan bela negara demi memperkokoh stabilitas daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu mengundang Plh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Risnandar Mahiwa sebagai narasumber, serta dihadiri oleh seluruh jajaran Pemkab Banggai, DPRD Banggai, serta pejabat Forkopimda. (*)