Palu,truestory.id – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menyatakan dukungan penuh terhadap program mudik gratis yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, mereka menyoroti perlunya transparansi terkait sumber anggaran yang akan digunakan.
Anggota Komisi B, M. Sultan Amin Badawi, menegaskan bahwa DPRD sebagai mitra pemerintah berhak mengetahui asal dana yang dialokasikan.
“Kalau tujuan mudik gratis ini kami sangat setuju. Ini mulia karena bisa membantu saudara-saudara kita yang ingin pulang kampung, tetapi harusnya DPRD sebagai mitra pemerintah menyampaikan darimana sumber anggarannya, biar masyarakat juga tahu,” ujar Sultan, Selasa (18/03/2025).
Sultan, yang juga politisi Partai Gerindra, mengungkapkan kekhawatirannya mengingat Kota Palu saat ini sedang menghadapi defisit anggaran. Ia menambahkan bahwa beberapa kontraktor proyek pemerintah bahkan belum menerima pembayaran.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah pada tiga bulan pertama tahun 2025 baru mencapai 4,57 persen, padahal seharusnya sudah melampaui 8 persen.
Menanggapi situasi ini, Komisi B berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Dinas Pendapatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami sudah merencanakan untuk menyurat ke OPD, terutama Dinas Bapenda, untuk menanyakan apa kendala sehingga pendapatan daerah baru mencapai 4 persen, sekaligus menanyakan sumber anggaran mudik gratis ini,” tambah Sultan.
Komisi B berharap melalui RDP, Pemkot Palu dapat memberikan penjelasan yang jelas agar program mudik gratis tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Tinggalkan Balasan