PALU, TRUE STORY – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulteng yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (15/9).
Dalam rapat tersebut, Forkopimda membahas berbagai isu strategis daerah, dengan titik fokus pada upaya penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak terjadi di wilayah Sulteng. Selain itu, dibahas pula persoalan illegal fishing dan illegal logging yang dinilai mengancam ketahanan pangan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan masyarakat untuk menghentikan aktivitas ilegal. “Harapannya, hasil rapat ini dapat menjawab keluhan masyarakat Sulteng, khususnya terkait maraknya pertambangan tanpa izin. Kami juga mengimbau masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ilegal agar segera menghentikannya. Pemerintah akan tetap mencarikan solusi terbaik tanpa harus merusak aturan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menyampaikan bahwa rapat Forkopimda kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ia menilai perlu adanya langkah konkret untuk menyelaraskan kerja satuan tugas (satgas) di daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. “Dengan langkah bersama, diharapkan masalah PETI, illegal fishing, dan illegal logging bisa segera ditangani secara lebih efektif,” ujarnya.
Rapat diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen Forkopimda Sulteng dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta pembangunan berkelanjutan di daerah.
