oleh

DPRD Setuji Pembelian Armada Sampah di APBD-P 2022

Truestory – Meskipun ada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara tegas menolak pembelian 22 unit armada pengangkutan sampah, namun tidak mempengaruhi gagalnya penganggaran pembelian mobil sebesar Rp5 miliar itu. Hal itu terlihat saat anggota Gerindra melakukan penolakan dengan aksi walkout dari ruangan sidang utama dewan, yang membahas anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu yang membahas APBD perubahan, pada tanggal 09 September 2022.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Fraksi Gerindra, Mohamad Syarif membenarkan aksi walkout. Dia menjelaskan bahwa adanya beberapa faktor penolakan, seperti salah satunya sejak digagas program adipura, pihaknya telah meminta dokumen kajian akademis menyangkut persampahan, namun tidak pernah diberikan oleh pemerintah.

Selain itu, program pengangkutan sampah yang dilakukan pemerintah tidaklah maksimal, bahkan justru terkesan menghamburkan anggaran. Lebih parahnya, target Pendapat Asli Daerah yang ditetapkan mencapai Rp30 miliar, memasuki bulan ke sembilan ditahun ini baru terealisasi sekitar Rp2 miliar.

“Kan saya sejak awal sudah minta dokumen kajian menyangkut akademis terkait persampahan, tapi sampai sekarang tidak pernah diberikan, selalu saja dijanji. Sudah banyak APBD yang dihabiskan untuk program ini, tapi PAD yang ditargetkan tidak sesuai dengan harapan. Bahkan sekarang mereka turunkan menjadi Rp15 miliar dari Rp30 miliar targetnya,” ungkap Syarif, Minggu (11/9) kemarin.

Dirinya menilai Pemkot terkesan memaksakan kehendak serta bersikap tidak realistis atas program yang digagas. Pernyataan itu diungkapkan berdasarkan dari sejumlah realita penerepan program pengakutan sampah yang dianggap tidak memiliki kajian akademis, sehingga menjadi faktor apatisnya warga untuk membayar iuran sampah.

“Anehnya di tingkat bawah alasan yang penting sudah diangkat sampahnya sudah harus bayar sampah. Bagaimana bisa kalau sampah dua kali seminggu baru terangkat. Saya contohkan, kalau ibu rumah tangga bersihkan kotoran ikan, kemudian kotorannya kita tempatkan di depan rumah bagaimana kalau tiga hari kemudian baru diangkat, tentunya busuk. Ini contoh kongkrit yang kami temukan di lapangan,” terang Syarif.

Secara tegas Fraksi Gerindra juga diakuinya tidak hanya sekadar menolak, namun dirinya mengaku jauh hari sebelum program pengangkutan sampah seperti saat ini berjalan, telah menyarankan beberapa solusi kongkrit untuk menangani pengangkutan sampah. Diantaranya pengoptimalan penggunaan motor kaisar serta menguji membuat pilot project di kelurahan tertentu terkait penggunaan mobil armada seperti sekarang.

“Jelas sikap Fraksi Gerindra menolak, persoalan teman-teman setuju itu hak mereka. Kita harus hargai juga,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Palu, Armin ST mengaku penolakan yang dilakukan fraksi Gerindra tidak menghilangkan penganggaran pembelian mobil tersebut. Sebab, jika melihat kourum pengambilan keputusan, maka aksi walkout dalam pembahasan Banggar tidak mempengaruhi keputusan.

Dijelaskan juga, jika pembelian 22 unit mobil dihilangkan akan mempengaruhi struktur APBD 2023 mendatang serta berdampak terhadap pencapaian Adipura.

“Ada tiga fraksi yang tidak masuk saat pembahasan karena izin yakni PKS, PDI Perjuangan dan Demokrat. Jadi ada enam fraksi waktu pembahasan, memang gerindra walkout tapi tetap teranggarkan pembelian mobil itu. Karena kalau tidak, bisa mempengaruhi APBD 2023 dengan pengaruh pencapaian Adipura, begitu penjelasan dari TAPD,” kata Armin.

Pemerintah Kota sendiri menganggarkan sekitar Rp5 miliar untuk pembelian 22 unit kendaraan pengangkutan sampah pada APBD perubahan tahun ini, dengan dalih pengoptimalan pengangkutan sampah guna mengejar target PAD sebesar Rp15 miliar yang sebelumnya ditargetkan Rp30 miliar, dan baru terealisasi Rp2 miliar.(ono)

Berikan Komentar Anda

Story