PALU, TRUE STORY – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah turut hadir dalam penjemputan Tim Komisi IV DPR RI bersama mitra kerjanya saat tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Senin (22/9/2025).
Ketua DPRD Sulteng diwakili oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Marlelah, M.Si, yang menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan bagi pembangunan daerah.
Rombongan Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi PKS, Dr. H. Abdul Kharis Almahsyhar, SE, M.Si. Turut hadir anggota Komisi IV lainnya, yakni Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP (PDIP), Melati, SH (Gerindra), Arif Rahman (Nasdem), Dr. H. Slamet (PKS), Ajbar, SP (PAN), serta Bambang Purwanto (Demokrat).
Mitra kerja yang turut serta meliputi Kementerian Kehutanan dan Badan Karantina Indonesia. Di antaranya Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kehutanan Fahrizal Fitri, S.Hut, MP; Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Hendro Widjanarko, S.Hut; perwakilan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan Ardi Risman, S.Hut; Sesditjen Planologi Kehutanan Herban Herdayana, S.Hut, M.Sc.; serta Kepala Badan Karantina Indonesia, Dr. Sahat M. Panggabean.
Penjemputan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny Lamadjido, perwakilan Danrem 132/Tadulako, perwakilan Kapolda Sulteng, Kajati Sulteng, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulteng, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.
Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Sulteng bertujuan menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait program di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan lingkungan hidup.
Dalam kesempatan itu, Dra. Marlelah, M.Si menekankan pentingnya dukungan pusat bagi pembangunan sektor unggulan di Sulteng. “Kami berharap Komisi IV DPR RI dapat memperjuangkan kepentingan daerah, terutama dalam peningkatan dukungan anggaran, penguatan regulasi, serta kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan hutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Sulteng memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan perikanan yang dapat menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Namun, persoalan infrastruktur, akses pasar, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan masih menjadi tantangan utama.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR RI dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah.
