PALU, TRUE STORY – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima aspirasi massa aksi damai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama sejumlah elemen masyarakat di Kota Palu, Senin (4/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi itu dihadiri perwakilan dari Serikat Pekerja Hukum Progresif, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Forum Penyintas, hingga tenaga honorer dari Kabupaten Donggala.
Aspirasi massa diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, didampingi Anggota Komisi I, Mahfud Masuara.
Hidayat Pakamundi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang harus dijaga bersama.
“Kami mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya secara damai dan tertib. DPRD sebagai representasi rakyat berkewajiban mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD akan mengkaji secara mendalam setiap poin tuntutan yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Seluruh poin tuntutan akan kami pelajari secara komprehensif. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar setiap persoalan yang diangkat dapat ditindaklanjuti secara konkret dan terukur,” katanya.
Hidayat juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.
“Kami tidak ingin aspirasi ini berhenti di meja penerimaan saja. Harus ada langkah nyata. DPRD akan mengawal melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menilai apa yang disampaikan massa aksi merupakan gambaran nyata kondisi yang dirasakan masyarakat.
“DPRD hadir sebagai jembatan agar suara rakyat ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD membuka ruang komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat dan siap memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak eksekutif maupun pemangku kepentingan terkait.
“Kami siap memfasilitasi dialog lanjutan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi benar-benar implementatif,” tambahnya.
Perwakilan massa aksi berharap DPRD Sulteng dapat mengawal tuntutan yang telah disampaikan serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
Kegiatan berlangsung aman dan kondusif, serta ditutup dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara serius.
