oleh

DPW Nasdem Sulteng : Laporkan jika ada jual beli Jabatan, jangan bikin Kisruh

Truestory-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai angkat bicara terkait informasi dugaan di lingkup Pemerintahan Provinsi .

Sebagai partai pengusung utama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura-Ma'mun Amir, menyarankan jika dugaan tersebut dianggap benar, segera
laporkan ke penegak hukum.

“Jadi kalau memang di sinyalir ada , dan itu terbukti maka baiknya suruh lapor saja ke penegak hukum,” ungkap Sekretaris DPW partai Nasdem Sulawesi Tengah, Muslimun Rabu 11/05/2022.

Menurutnya, informasi terkait dugaan jual neli jabatan dilingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah bisa mempengaruhi dan mengganggu kepercayaan publik pada Gubernur Sulawesi Tengah.

“Jangan buat polemik yang bisa menggangu kepercayaan masyarakat. Mungkin itu hanya orang yang sakit hati karena tidak dapat jabatan, dan jika ada itu adalah oknum. Sekali lagi kami sampaikan segera laporkan ke penegak hukum,” terang Muslimun.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura akhirnya buka suara terkait Isu dugaan jual beli jabatan di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Menyikapi hal itu, Rusdy Mastura telah membentuk tim Investigasi untuk mengusut hal tersebut.

Tim tersebut melibatkan pihak Inspektorat Provinsi, Sekretaris Daerah, dan pejabat berwenang.

“Tujuannya untuk Segera Menjawab hal – hal yang berkembang dan dapat Menganggu Visi Misi Pemprov Sulteng Melakukan Reformasi Birokrasi,” jelasnya.

Menurutnya, tim Investigasi akan bekerja dengan gerak cepat. Siapapun yang kedapatan dan terbukti terlibat dalam dugaan jual beli jabatan tersebut akan ditindak tegas.

“Siapapun yang terbukti terlibat nantinya akan ditindak Tegas Sesuai dengan perundang – undangan Aparatur Sipil Negara dan ketentuan aturan lainnya,”

Tidak hanya itu, Rusdy Mastura dalam keterangan tertulisnya mengatakan, dalam waktu tiga bulan ke depan kotak jabatan akan kembali dievaluasi.

“Kotak jabatan sesuai ketentuan perundang – undangan sesuai usulan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah dan kebijakan pimpinan,” paparnya.

Berikan Komentar Anda

Story