, – Penanganan dugaan pengeroyokan terhadap tiga mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tadulako (Untad), pada tanggal 6 Oktober 2026 terus bergulir. Selain diproses aparat kepolisian, kasus yang menjadi perhatian publik tersebut juga ditangani melalui mekanisme internal kampus. Di tengah proses itu, dosen berinisial FJ membantah tudingan melakukan ancaman terhadap mahasiswa maupun orang tua korban agar laporan dicabut.

FJ mengakui telah menghubungi ayah salah satu mahasiswa berinisial KRG melalui sambungan telepon pada pagi hari setelah kejadian. Ia menjelaskan, komunikasi tersebut dilakukan setelah menerima informasi melalui WhatsApp mengenai adanya laporan dugaan penganiayaan kepada pihak kepolisian.

Menurut FJ, dirinya hanya ingin memastikan kebenaran informasi tersebut karena sebelumnya kedua belah pihak disebut telah menyepakati penyelesaian secara damai pada malam setelah kejadian.

“Saya menghubungi ayah KRG semata-mata untuk mengonfirmasi informasi yang saya terima mengenai adanya laporan ke kepolisian. Sebelumnya kami sudah sepakat menyelesaikan persoalan ini secara damai. Jadi tidak ada maksud untuk menekan atau mengancam siapa pun,” kata FJ.

Ia juga membantah informasi yang menyebut dirinya mengancam akan mengeluarkan mahasiswa atau menjatuhkan sanksi drop out (DO) apabila laporan tidak ditarik.

“Saya tidak pernah mengatakan akan mengeluarkan atau men-drop out mahasiswa jika laporan itu tidak ditarik. Telepon tersebut murni untuk menanyakan kebenaran informasi tentang laporan dan mengingatkan kembali kesepakatan damai yang sudah dicapai sebelumnya. Tidak ada ancaman kepada KRG maupun teman-temannya,” tegasnya.

FJ mengungkapkan, dalam komunikasi tersebut ayah KRG menyampaikan belum mengetahui pemberitaan mengenai laporan kepolisian. Ia kemudian meminta bantuan untuk mengonfirmasi informasi itu kepada pihak yang membuat laporan.

FJ mengaku turut menjelaskan kemungkinan dampak yang dapat timbul apabila persoalan berlanjut, baik terhadap dirinya, mahasiswa lainnya, maupun KRG. Namun, ia menegaskan bahwa pembicaraan tersebut bukan dimaksudkan sebagai tekanan ataupun ancaman.

Di sisi lain, Pencegahan dan Penanganan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Untad mulai menjalankan pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Ketua PPKPT Untad, Dr. Ritha Safitri, M.Si., mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Dekan Fakultas Teknik untuk memeriksa korban, saksi, dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Tim Satgas telah menjadwalkan pemanggilan pertama untuk mendengarkan dan memeriksa keterangan dari pihak korban. Karena laporan resmi telah disampaikan terlebih dahulu oleh Dekan Fakultas Teknik, Satgas menyesuaikan alur pemeriksaan dengan memanggil korban sebagai pelapor untuk diambil keterangannya,” ujar Ritha.

Ia menegaskan, pemeriksaan akan dilakukan secara objektif berdasarkan mekanisme dan standar operasional prosedur yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi akademik dapat diberikan sesuai tingkat kesalahan dan hasil pemeriksaan.

“Sanksi terberat itu berupa skorsing hingga dikeluarkan. Namun, penentuan sanksi akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh selama proses penanganan kasus,” jelasnya.

Sementara itu, Satreskrim Polresta memastikan laporan dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap tiga mahasiswa berinisial HH, KRG, dan Z diproses sesuai prosedur hukum. Kasat Reskrim Polresta Palu, AKP Ismail, membenarkan laporan tersebut telah diterima pada Selasa malam.

“Baru masuk LP, karena baru melapor tadi malam. Namanya laporan yang masuk di SPKT ke Sat Reskrim, pasti kita proses hukum sesuai SOP,” kata Ismail, Rabu (7/10).

Sebelumnya, kuasa hukum korban, Jonathan Salam, menyebut dugaan bermula ketika ketiga mahasiswa ditegur dosen karena menggunakan telepon seluler saat mengikuti mata kuliah Perkembangan Arsitektur. Setelah mendatangi dosen untuk meminta maaf, mereka diduga dipanggil sejumlah senior dan mengalami kekerasan fisik.

Jonathan mengungkapkan, para korban diduga dipukul selama hampir satu jam. Salah satu korban disebut mengalami luka melepuh akibat diduga disulut puntung rokok, sedangkan korban lainnya mengaku dipaksa melepaskan pakaian dan mengalami pemukulan.

“Semua badan saya sakit dipukul atau ditempeleng. Terus ditelanjangi. Terus disulutkan rokok ke tangan,” ungkap salah satu korban dalam keterangannya yang disampaikan melalui pihak pendamping.

Pihak kuasa hukum menyebut para korban juga menjalani pemeriksaan medis untuk kepentingan visum. Mereka meminta kepolisian mengusut perkara tersebut secara serius sekaligus memastikan keamanan korban agar dapat melanjutkan perkuliahan tanpa rasa takut.

“Kampus itu harusnya jadi sarana untuk kita mendidik intelektual, bukan membangun premanisme,” tegas Jonathan.

Dengan berjalanannya pemeriksaan internal dan proses hukum, dugaan kekerasan tersebut kini menjadi dua ranah penanganan yang berbeda. Satgas PPKPT berwenang menilai dugaan pelanggaran di lingkungan kampus, sedangkan kepolisian menangani aspek pidana. Dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu maupun tudingan ancaman yang dibantah FJ perlu dinilai berdasarkan keterangan, bukti, dan hasil pemeriksaan masing-masing pihak.