Truestory – Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura, menerima kunjungan Ketua Forum Pemekaran Kabupaten Donggala Utara, Adha Nadjamuddin, bertempat diruang Kerja Gubernur, Senin 30/05/2022.
Dalam kunjungannya ini Adha Nadjamudin selaku Ketua Pemekaran Donggala Utara, menyampaikan beberapa hal kebutuhan dan aspirasi masyarakat Donggala Utara, terkait dengan pasokan energi listrik, pembangunan infrsstruktur pelabuhan, jalan dan irigasi pertanian, pembangunan sekolah vokasi sesuai visi dan misi gubernur dan pembangunan kawasan parawisata dampelas.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur H Rusdy Mastura menyampaikan dukungannya untuk pembentukan daerah otonom baru termasuk percepatan pemekaran Kabupaten Donggala.
“Saya berharap masyarakat harus memberikan dukungan yang baik kepada pemerintah untuk membangun daerah, mari kita bersama dan berkolaborasi membangun daerah” terangnya.
Sementara itu, terkait peristiwa pembakaran mesin pembangkit genset mobile milik PT PLN (Persero) yang ada disabang, Rusdy Mastura minta kepolisian untuk mengusut dengan tuntas.
Disamping itu juga, Gubernur akan segera menyurat kepada Dirut PT PLN (Persero) agar segera mewujudkan koneksitas jaringan PLN se-Sulteng sehingga tidak terjadi ada daerah yang surplus dan daerah yang minus energi listrik, utamanya untuk memenuhi kebutuhan nasyarakat dan industri yang semakin meningkat.
“Apalagi di Donggala Utara di wilayah Talaga sudah ditetapkan menjadi Daerah Kawasan Ketahanan Pangan Nasional yang pasti membutuhkan energi listrik,” jelas Gubernur.
Selanjutnya Gubernur menyampaikan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti jalur Tambu – Kasimbar dan dermaga akan segera direalisasikan demi meningkatkan jalur koneksitas distrubusi hasil produksi masyarakat ke IKN, mengingat Sulawesi Tengah akan menjadi penyangga IKN.
“Saat ini untuk pembangunan tersebut sudah mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” tambah Rusdy.
Lebih jauh Gubernur menyampaikan bahwa dirinya dan Wakil Gubernur akan terus berupaya untuk mewujudkan visi dan misi melalui peningkatan fiskal dan pemberdayaan masyarakat.
“Upaya peningkatan fiskal daerah harus dilakukan melalui reinventing goverment, dengan mendorong perusahaan daerah untuk mengelola potensi daerah agar memberikan dampak positif ke daerah itu sendiri,” pungkasnya.