Truestory-Izin Usaha Pertambangan (IUP) dua perusahaan di wilayah Sulawesi Tengah dicabut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). Dua perusahaan tersebut yakni PT Genba Indo Resources dan PT Pingxiang Mining Industri Group.
Kedua perusahaan ini masing masing beralamatkan di Kabupaten Morowali, dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Hal itu tertuang pada surat yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang pencabutan 180 IUP yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
IUP yang dicabut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara.
Hal ini merupakan wujud dari arahan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah akan bertindak tegas kepada perusahaan yang
tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana mestinya.
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang menjadi dasar bagi pencabutan IUP mineral dan batu bara.
Satgas diketuai oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas tersebut.
“Jadi sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM menandatangani 19 surat pencabutan IUP, lalu bertambah 161 sehingga total sudah 180 IUP yang resmi kami cabut. Pencabutan izin ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak tebang pilih. Tujuan kami untuk membenahi perizinan yang tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Pencabutan IUP ini akan terus kami lakukan secara bertahap,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi, Rabu 16/02/2022.
180 IUP yang dicabut tersebut dimiliki oleh 165 pelaku usaha, baik badan usaha maupun orang perseorangan, yang terdiri dari 68 pelaku usaha pemegang IUP batu bara dan 97 pelaku usaha pemegang IUP mineral. Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilakukan di
provinsi Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP (50%) yang dimiliki oleh 34 pelaku usaha, sedangkan pencabutan IUP mineral mayoritas berlokasi di Kepulauan Riau sejumlah 17 IUP
(15,18%) yang dimiliki oleh 8 pelaku usaha.
“Seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri, tujuan pengalihan izin ini adalah agar
bagaimana izin tersebut dapat dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab, sehingga dapat
menciptakan nilai tambah, menyediakan lapangan pekerjaan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya.
Sepanjang tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mineral dan batu bara, yang termasuk di dalamnya izin pertambangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, serta bahan galian C. Selain itu juga akan dilakukan pencabutan 192 izin
sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 hektare.
Tinggalkan Balasan