Truestory – Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira (NSL) melakukan reses di Desa Mapame Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Sulteng, Kamis, (13/10/2022).
Dalam kesempatan itu, Ia meminta kepada masyarakat agar memanfaatkan waktu resesnya untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga, aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat dapat Ia ketahui.
Selain itu, Nilam juga meminta kepada warga yang menyampaikan usulan aspirasi agar dilengkapi dengan proposal. Sehingga dirinya dapat memperjuangkan aspirasi itu pada tahun anggaran 2022 mendatang.
“Pada saat reses seperti ini adalah waktunya masyarakat yang banyak bicara, dan giliran wakil rakyat yang mendengar,” ucapnya.
Dihadapan masyarakat, Nilam menyampaikan, dirinya terpilih menjadi anggota DPRD dan menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Sulteng, berkat partisipasi warga.
“Mudah mudahan bapak ibu masih mendukung saya pada pemilu yang akan datang,” harapnya.
Beberapa warga pun memanfaatkan reses itu untuk bertanya sekaligus menyampaikan usulan. Salah satunya Dery, Imam Masjid Desa Mapame Tambu. Ia meminta kepada Ketua DPRD Sulteng, agar jalan kantong produksi dan drainase diperhatikan untuk pembangunannya.
Sementara Alex, warga Desa Siweli, meminta bantuan traktor pertanian dan alat tangkap ikan berupa rompong.
Dia juga mempertanyakan soal pemekaran Kabupaten Donggala Utara. Menurutnya sudah lama dinanti, tapi belum juga dimekarkan. Ia menaruh harapan besar kepada Ketua DPRD Sulteng untuk membantu memperjuangkan sehingga pemekaran itu bisa terkabulkan.
Berbeda dengan Dery dan Alex. Maryam justeru mempertanyakan soal adanya iming iming bantuan tanaman pirang.
Menanggapi pertanyaan tiga warga Desa Mapame itu, Nilam mengatakan, Anggota DPRD itu sebenarnya tidak punya program. Anggota DPRD itu hanya melanjutkan usulan dari masyarakat.
“Jadi apa yang dilaksanakan itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Jadi kalau ada calon anggota DPRD yang menjanjikan sesuatu, jangan percaya. Karena anggota DPRD itu tidak punya program,” jelas NSL.
Meski demikian NSL, mengaku bisa membantu untuk pembangunan jalan produksi dan drainase, asalkan ada proposal usulan dari masyarakat.
Untuk alat tangkap ikan berupa rompong, NSL minta agar dibuat lebih rinci apa saja dan berapa banyak dana yang dibutuhkan. NSL berjanji akan membantu menggunakan dana pribadinya.
Sementara untuk alat traktor, NSL akan melihat dulu alokasi alsintan dari dana aspirasi anggota DPR RI Ahmad Ali. “Tapi saya tidak janji ya, saya cek dulu karena semua sudah terplot,” kata NSL.
Terkait dengan pemekaran Kabupaten Donggala Utara, hal itu adalah kewenangan pusat. Saat ini masih masa moratorium hingga pada batas waktu yang belum ditentukan. Moratorium karena menyangkut soal anggaran.
“Jadi karena mendekati pemilu sudah banyak yang mengiming imingi soal pemekaran. Pemekaran itu masih moratorium. Jadi belum jelas kapan,” jelasnya.
NSL menegaskan kembali, agar warga yang ingin menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan program proposal. “Proposal bisa disampaikan lewat staf saya atau lewat Ketua DPD NasDem Donggala,” tutupnya.