Trustory – Komisi II DPRD Sulteng minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi II maksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal demikian disampaikan Anggota Komisi II Suryanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Rancangan Perubahan Anggaran Daerah (RAPBD) Tahun 2022 di ruang Baruga Lantai II DPRD Sulteng pada Rabu, (07/9/22).
”Saya berharap dinas-dinas membantu pemerintah melalui penyerapan anggaran lewat realisasi kegiatan-kegiatan. Ini harus di pacu,” tegas Suryanto.
Ia juga meminta agar pengurusan serta pelaksanaan pokok pokok pikiran anggota yang dititipkan pada OPD mitra dapat terlaksana secara maksimal.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Nur Dg Rahmatu juga memberikan tekanan bahwa Komisi II akan terus mendampingi dan mengawasi seluruh OPD Mitra dalam pelaksanaan penyerapan anggaran melalui solusi-solusi inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang diaplikasikan dalam program dan kegiatan.
“Kami akan terus mengawasi setiap pelaksanaan penyerapan anggaran, misalnya, penekanan laju inflasi melalui operasi pasar, bantuan stimulan melalui koperasi-koperasi yang aktif, percepatan panen tanaman jangka pendek bagi petani kebun, revisi perda pungutan/retribusi penjualan hewan ternak, pameran produksi usaha masyarakat, bahkan memberdayakan UMKM Sulteng secara maksimal di sisa waktu 3-4 bulan berjalan,” ujarnya.
Mendengar berbagai argumen yang mengemuka, Yus Mangun, selaku ketua yang menggawangi komisi II ini menyampaikan harapannya agar tercipta sinergi yang maksimal dan terkordinir antara unsur legislatif dan unsur eksekutif dalam pelaksanaan realisasi pokir anggota DPRD Provinsi Sulteng sekaligus menutup rangkaian kegiatan Rapat Kerja.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II Yus Mangun yang dihadiri Waket I DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim, Waket Komisi II HM Nur Dg Rahmatu dan anggota Komisi II Suryanto.
RDP itu menghadirkan Kepala OPD mitra masing masing dari Dinas Penanaman Modal PTSP, Dinas Koperasi UMKM, Disperindagkop, Dinas Tanaman Pangan dan Hirtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, BPKAD, Bapenda, serta Biro Ekbang.***