Palu,truestory.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah () menggelar rapat paripurna terkait pidato sambutan Wali masa jabatan 2025-2030. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama ini dipimpin oleh Ketua , , pada Rabu (5/3/2025) malam.

Dalam pidatonya, Wali Kota Palu menjelaskan berbagai capaian pembangunan selama periode pertama kepemimpinannya, termasuk peningkatan pola kerja di lingkungan pemerintah kota.

Salah satu kebijakan yang sempat menuai banyak respons adalah penerapan jam kerja pegawai mulai pukul 07.00 pagi. Namun, seiring waktu, kebijakan ini berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 

“Di periode pertama, kami berusaha mengubah pola dan sistem kerja di pemerintahan Kota Palu. Awalnya, kebijakan ini mendapat respons yang beragam, tetapi akhirnya terbukti meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,”ujar Hadianto.

Keberhasilan ini tercermin dari sejumlah penghargaan yang diraih Kota Palu, di antaranya penghargaan Adipura 2023, penghargaan Nirwasita Tantra sebagai kota peduli lingkungan, serta peringkat terbaik kedua nasional dalam perencanaan pembangunan daerah pada 2022 dan 2023. 

Selain itu, Palu juga menjadi satu-satunya kota di Sulawesi Tengah yang meraih predikat Kota Sehat pada 2023, serta mendapat apresiasi sebagai kota dengan daya saing terbaik di kawasan Indonesia Timur. 

Wali Kota Palu juga menyampaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode sebelumnya, seperti kenaikan insentif program padat karya dari Rp250 ribu menjadi Rp1 juta, serta peningkatan insentif kader kesehatan dari Rp50 ribu menjadi Rp250 ribu. Insentif bagi RT/RW pun mengalami peningkatan signifikan, dari Rp150 ribu menjadi Rp750 ribu. 

Tak hanya itu, pemerintah juga terus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan tunai kepada 2.000 hingga 3.000 UMKM setiap tahun.

Program perlindungan sosial pun diperkuat dengan memberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM, nelayan, penyandang disabilitas, serta RT/RW. 

Dalam pidatonya, Wali Kota juga menyampaikan tantangan ke depan, terutama terkait kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan sistem transfer ke daerah berbasis .

“Bapak Presiden mengingatkan kepada kita bahwa ketidakpastian kondisi global akan berdampak terhadap kebijakan nasional dan tentunya akan berdampak juga kepada daerah. Kita bisa lihat bagaimana merintah pusat menekankan efisiensi pelaksanaan dan dari apa yang disebabkan kondisi yang terjadi saat ini,” kata Hadianto.

Ia menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak kurang dari 30 persen dari struktur APBD, sesuai dengan arahan pemerintah pusat. 

“Ini adalah peringatan serius bagi kita semua. Jika PAD kita saat ini sekitar Rp300 miliar, maka kita harus siap menghadapi perubahan dalam transfer ke daerah yang akan berdampak mulai 2026,” tegasnya. 

Selain itu, pemerintah pusat juga akan menerapkan kebijakan kerja tiga hari di kantor dan dua hari dari lokasi lain. Wali Kota berharap kebijakan ini dapat disikapi dengan baik dan diadaptasi secara optimal untuk memastikan efektivitas pelayanan tetap terjaga. 

Menutup pidatonya, Wali Kota Palu mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk terus berkolaborasi demi menjaga tren positif pembangunan Kota Palu. 

“Kami berharap kerja sama dengan DPRD semakin erat, komunikasi semakin cair, dan kita semua tetap fokus pada solusi untuk membangun Kota Palu yang lebih baik. Periode ini harus menjadi momentum untuk memberikan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.