, – Wakil Gubernur , dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan Reny saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait tahapan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD , Senin (5/10/2026).

Reny mengatakan, setiap program yang dibiayai melalui anggaran daerah perlu memiliki target yang jelas dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menuntut pemerintah dan DPRD untuk menyusun prioritas anggaran secara cermat. Sinergi dengan dunia usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan juga diperlukan agar kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan.

Dari sisi pendapatan, Pemprov akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta mengelola sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan.

Sementara itu, belanja daerah diarahkan pada sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor unggulan, dan penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan belanja wajib serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi perhatian.Reny berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung transparan, objektif, konstruktif, dan sesuai jadwal.

“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” katanya.

Rapat dipimpin Sulteng Arus Abdul Karim, didampingi tiga wakil ketua. Turut hadir Gubernur Anwar Hafid, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, serta jajaran kepala perangkat daerah.