PALU, TRUE STORY – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu baru saja melakukan pemetaan terhadap Pemungutan Suara Ulang atau PSU di delapan Kecamatan. Hasilnya, terdapat sembilan di rekomendasikan oleh Kecamatan untuk dilakukan PSU, Jumat (16/02/2024).

Yang mana sembilan yang dimaksud tersebar di Kecamatan Mantikulore empat TPS, Kecamatan Palu Selatan satu TPS, Kecamatan Palu Timur Satu TPS, Kecamatan Tatanga dua TPS dan Kecamatan Ulujadi satu TPS.

Menurut Ketua Bawaslu kota Palu Agussalim Wahid bahwa terdapat dua alasan Kecamatan merekomendasikan PSU yaitu karena pemilih yang menggunakan hak suaranya menggunakan KTP dari luar domisilih TPSnya dan tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Serta pemilih DPTb luar Kota Palu yang menerima surat suara tidak sesuai jumlah yang harus diterima

“Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Palu telah mengelurkan imbauan nomor: 057/PM.00.02/KST-11/02/2024 tentang Pemungutan Suara Ulang yang berisi 3 poin yaitu Kota Palu perlu memastikan ketersediaan surat suara dan logistic lainnya untuk PSU di Kota Palu,”jelasnya.

Berdasarkan PSU yang dipetakan oleh Bawaslu Kota Palu per-tanggal 16 Februari 2024 untuk beberapa Kecamatan, bahwa surat suara yang diperlukan lebih dari surat suara yang tersedia.

Agar Kota Palu berkoordinasi dengan PPK terkait potensi Pemungutan Suara Ulang berdasarkan penyampaian Panwaslu Kecamatan dan jajarannya kepada PPK dan jajarannya, maupun rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dilayangkan oleh Panwaslu Kecamatan kepada PPK.

Sesuai dengan mekanisme dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 dan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2024 tentang pengawasan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024, serta diperkuat dengan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 bahwa penyampaian dan rekomendasi PSU dilakukan secara berjenjang.

“Bawaslu Kota Palu juga akan mengawasi seluruh tahapan PSU yang mana disebutkan dalam Peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 akan dilaksanakan paling lama 10 hari setelah pemungutan dan perhitungan suara,”terang Agus.

KPU Palu Masih Akan Gelar Rapat Tertutup

Sementara itu, Ketua KPU Kota Palu, Idrus menyampaikan berkaitan dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang diminta oleh Bawaslu, sehingga menyikapi hal itu KPU masih akan menggelar rapat tertutup, untuk menentukan potensi yang dibilang melanggar.

Dimana keputusan PSU nantinya saat ada semua rekomendasi yang ada di Kecamatan, kemudian PKK untuk meneruskan rekomendasi, dan tentunya akan menindaklanjuti seperti apa nanti keputusannya. “Tentunya PSU akan ditentukan berdasarkan rekomendasi KPU kota Palu, lokasi nya serta alasanya sampai terjadi PSU, termasuk menentukan hari dan tanggal pelaksanaannya,”kata Idrus.