oleh

Sinkronkan Perda Provinsi dan Kabupaten, Komisi IV DPRD Sulteng Temui Bupati Poso

Truestory – Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kujungan ke Kabupaten Poso, Kamis, (17/11/2022).

Kunjungan itu dipimpin langsung Ketua Komisi IV Alimudin Paada didampingi beberapa Anggota Komisi-IV masing-masing I Nyoman Slamet, Moh.Hidayat Pakamundi, Muh.Ismail Junus dan Winiar Hidayat Lamakarate.

Mereka disambut hangat oleh dr.Verna Gladies Merry Inkiriwang di rumah jabatan.

Alimudin Paada mengatakan tujuan kunjungan kali ini terkait koordinasi dan komunikasi dalam daerah untuk mensinkronkan beberapa perda yang ada di Pemprov Sultang dan Pemda Kabupaten Poso.

“Kami akan menyinkronkan perda di pemerintah provinsi dan kabupaten mengenai pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan juga masalah data kependudukan,” kata Ketua Alimudin Paada.

Dalam kesempatan itu Alimudin Paada juga menanyakan kepada bersama jajarannya terkait kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso yang meliputi pendidikan pada sekolah SMA/SMK/MA atau sederajat.

Selain itu, Ia juga menanyakan soal fasilitas kesehatan, ketenagakerjaan, dan masalah pendataan data masyarakat pada dukcapil.

Sementara itu, I Nyoman Slamet, juga menyampaikan terkait sinergitas program-program yang ada di pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Poso, diantaranya masalah pendidikan pada sekolah SMA/SMK/MA atau sederajat.

Menurut I Nyoman, meskipun sekolah SMA/SMK/MA atau sederajat bukanlah kewenangan kabupaten/kota akan tetapi dalam hal ini diperlukan juga kepada pemerintah kabupaten/kota agar juga bisa mengetahui kondisi sekolah dan juga perkembangannya karena berada didaerahnya.

“Lewat kesempatan ini kami menyarankan kepada Bupati Poso agar dapat menyinkronkan perda yang ada di provinsi dengan perda yang ada di Kabupaten Poso baik perda terkait masalah pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan,” jelasnya.

Muh.Ismail Junus, menambahkan, pentingnya menyinkronkan perda agar program-program yang ada didaerah maupun di provinsi bisa sejalan khususnya pada dunia pariwisata. Karena, di daerah kita begitu banyak spot-spot wisata dan salah satunya sumber pariwisata yang ada di Kabupaten Poso yakni Danau Poso.

Menurutnya FDP ini merupakan suatu iven yang sangat bergensi dan sudah lama dieksplor dan dipamerkan maka alangkah baiknya jika kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun. Sehingga kegiatan FDP tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luas.

“Maka dalam hal ini diperlukan dukungan yang lebih kuat dan mengusulkan kepada Pemprov Sulteng dalam hal ini Gubernur Sulteng untuk merekomendasikan kepada Menteri Periwisata dan Ekonomi Kreatif agar FDP tersebut dimasukkan kedalam agenda nasional kementerian,” ujarnya.

Sehingga, lanjut dia, setiap tahun dalam pelaksanaan kegiatan ini pihak kementerian dapat mengucurkan anggaran. Jadi bukan semata-mata anggaran tersebut berasal dari Pemprov Sulteng dan Kabupaten Poso.

Hal demikian juga diperkuat oleh anggota Komisi-IV lainnya Muh.Hidayat Pakamundi dan Winiar Hidayat Lamakarate, mereka menyampaikan bahwa sangat setuju dan mendukung program-program tersebut.

Terkait masalah pendidikan pada sekolah SMA/SMK/MA atau sederajat, Bupati Poso menyampaikan bahwa selama ini baik-baik saja. Akan tetapi saat ini ada beberapa sekolah SMA/SMK/MA atau sederajat yang dalam hal ini guru yang ada disekolah tersebut masih melakukan pungutan uang komite kepada siswa/siswi disekolah.

Oleh karena itu, dalam hal ini Bupati Poso meminta kepada Komisi-IV DPRD Provinsi Sulteng agar bisa membantu menyelesaikan persolan tersebut. Dimana saat ini sudah ada beberapa kepala sekolah yang ditahan terkait pungutan uang komite tersebut.

Sedangkan terkait masalah ketenagakerjaan yang ada di Poso, Verna menyampaikan Pemda Poso sudah memberikan warning kepada setiap perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Poso, bahwa dalam perekrutan tenaga kerja di perusahaan terlebih dahulu memprioritaskan anak-anak daerah khususnya anak-anak yang ada di Poso.

Ia juga meminta kepada pihak perusahaan agar tidak mempersulit anak daerah dalam mengajukan permohonan kerja. Kemudian terkait masalah pendataan data masyarakat di Kabupaten Poso, saat ini Pemda Poso telah membuat suatu program yang bernama ‘Bunga Desa'

Program ini bertujuan untuk mempercepat proses pendataan warga sehingga terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan terkait data kependudukan warga masyarakat hingga ke pelosok.

Maka dalam hal ini Ketua Komisi-IV DPRD Provinsi Sulteng kembali menegaskan terkait penyampain Bupati Poso mengenai kejadian yang terjadi dibeberapa sekolah mengenai pungutan uang komite kepada murid disekolah.

Alimudin menegaskan saat ini semua biaya mengenai sekolah itu sudah ditanggung oleh Negara dan tidak diperkenankan lagi kepada pihak sekolah membebani kepada murid disekolah untuk membayar uang komite.

Maka dari itu, lanjut dia, Komisi-IV DPRD Sulteng meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Poso secepatnya memberikan data sekolah tersebut secara lengkap kepada Komisi-IV DPRD Sulteng agar persoalan tersebut cepat terselesaikan dan tidak terjadi lagi disekolah-sekolah lainnya.

 

 

Berikan Komentar Anda

Story