PALU, TRUE STORY – Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyatakan optimisme bahwa Sulawesi Tengah berpeluang besar menjadi salah satu provinsi terdepan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal itu ia sampaikan menanggapi instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem nasional turun hingga nol persen pada akhir 2026.
Menurutnya, persoalan kemiskinan ekstrem harus menjadi agenda bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab Gubernur dan perangkat provinsi, tetapi juga seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. “Pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah harus diselesaikan. Saya melihat 9 program BERANI yang dicanangkan Gubernur sangat relevan dengan instruksi Presiden. Tinggal bagaimana kita bersinergi agar program tersebut benar-benar dirasakan rakyat,” tegas Syarifudin.
Untuk mempercepat pencapaian target, ia mendorong dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan di tingkat provinsi. Satgas ini, kata dia, akan memudahkan integrasi kebijakan pusat dengan daerah serta memperkuat keterlibatan masyarakat. Ia bahkan mengungkapkan telah berkoordinasi dengan sejumlah kelompok masyarakat untuk merumuskan strategi bersama dalam mendukung agenda tersebut.
Politisi yang dikenal vokal itu menegaskan, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi contoh nasional dalam menekan angka kemiskinan. “Dengan keseriusan Gubernur Anwar Hafid dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, saya yakin Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi acuan dalam pengentasan kemiskinan. Paradoks ekonomi kita harus dijawab, kekayaan sumber daya alam yang melimpah harus sejalan dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan harus disertai langkah pemberdayaan masyarakat. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan disebutnya harus berjalan beriringan.
Selain itu, Syarifudin juga menyoroti pentingnya mengawal program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat terimplementasi secara nyata di daerah. “Semua pihak harus kompak, baik DPRD, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Jika kita bersatu, Sulawesi Tengah akan berada di garda depan dalam menghapus kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
