Truestory – Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira mengatakan ada tiga strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilukada serentak tahun 2024.
Tiga strategi tersebut adalah yang pertama, pengintegrasian prespektif gender dalam pembangunan kesetaraan gender. Kedua, mengitegrasikan prespektif gender mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai pada pemantauan dan evaluasi, serta yang terakhir pemberdayaan perempuan melalui upaya peningkatan kapasitas dan kualitas dalam bentuk Woman In Development ( WID).
Hal demikian disampaikan Nilam Sari Lawira saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol) dalam rangka Sukses Pemilu dan Pemilukada 2024. Kegiatan itu digagas oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai pada Jumat, (16/9/2022
Nilam Sari yang berencana melenggang ke DPR RI pada Pemilu mendatang ini lebih lanjut menjelaskan bahwa, untuk serius terjun dalam politik, yang tidak bisa di abaikan adalah cost politik, karena luasnya wilayah yang harus dijangkau konstituen.
”Untuk ketemu konstituen kan kita perlu konsumsi, perlu bahan bakar minyak, dan lain-lain,”kata Nilam Sari.
Ia juga secara gamblang menjelaskan soal kondisi partisipasi perempuan dalam politik skala nasional, daerah termasuk di Sulteng.
Sehari sebelum acara Rakornas, dalam kunjungannya ke Kabupaten Banggai, Nilam Sari juga menyempatan diri untuk mengunjungi warga korban banjir di Desa Pohi dan desa Bukit Mulia Kecamatan Luwuk Timur.
Di dua desa tersebut, Ketua DPRD Sulteng perempuan pertama ini, mendengarkan curahan hati warga yang kehilangan keluarga dan harta bendanya.
Ia juga memberikan bantuan sembako serta dana untuk membeli baju sekolah bagi pelajar sekolah dasar yang kehilangan bajunya saat dihantam banjir bandang beberapa waktu lalu.
Selain Nilam Sari Lawira, panitia kegiatan tersebut juga menghadirkan pemateri dari KPU RI, Bawaslu RI dan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan Kemenko Polhukam serta beberapa pemateri lainnya.
Rakornas itu dibuka oleh Dirjend Politik dan Pemerintahan Umumn( PUM) Kemendagri RI Bahtiar yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulteng, Ma’mun Amir, Bupati Banggai, Amiruddin Tamoereka, Plh Sekretaris Ditjen dan Pemerintahan Umum Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Risnandar Mahiwa.