Truestory- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Rizal Dg Sewang, meminta agar pemerintah melakukan kajian terkait dengan program mendirikan lapak bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Palu, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
Sebab, pembangunan lapak UMKM tersebut, seharusnya dilakukan kajian maupun riset terlebih dahulu, sebelum menempatkan lokasi UMKM. Olehnya penempatan lokasi sangat penting. “Pembangunan lapak-lapak bagi UMKM di Kota Palu apakah sebelumnya sudah dilakukan kajian? Apakah lokasinya strategis, tidak mengganggu arus lalu-lintas,” ungkapnya Sabtu (5/11) di Ruang Kerjanya.
Seperti pembangunan lapak yang berada di jalan Nenas Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Menurutnya, pembangunan lapak di tempat tersebut di atas drainase maupun trotoar jalan. Sehingga Pemerintah Kota Palu nantinya akan kelabakan dalam menertibkan bangunan-bangunan yang menyalahi peraturan. “Pemerintah Kota Palu nantinya akan kehilangan taji dalam menertibkan bangunan yang didirikan di atas trotoar. Karena mereka sendiri yang melakukan hal itu,” terang Rizal.
Dia menjelaskan, melihat daerah lain seperti di Yogyakarta, dimana di daerah tersebut jenis-jenis dagangan disatukan dalam satu wilayah. Atau dibuatkan pasar khusus. Misalnya penjual buah-buahan disatukan dalam satu wilayah saja. Program pembangunan lapak oleh Pemerintah Kota Palu, hanya berdasarkan keinginan saja. Namun tidak atas asas dasar kebutuhan.
“Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam pembangunan lapak kepada para pedagang menurut saya baik. Namun perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru,” tegasnya.