PALU, TRUE STORY – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Nanang, menggelar reses atau jaring masyarakat bersama dengan Warga Kelurahan Tondo, Jumat (2/2/2024) dimana warga meminta agar pemerintah kota memberikan perhatian lebih kepada kelompok janda dan lansia dalam program pemberdayaan.
Warga menilai janda dan lansia kerap terabaikan dalam program pemerintah kota, meskipun kelompok ini memiliki peran penting dalam berbagai sektor.
“Kami titipkan pesan agar janda dan lansia di Kota Palu, khususnya kelurahan Tondo dapat diperhatikan. Mereka adalah bagian dari kelompok rentan yang juga perlu perhatian,” ungkap salah seorang warga.
Selain itu, warga juga mengusulkan agar pemerintah kota menyediakan program khusus untuk menunjang pendidikan anak, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nanang selaku Ketua Fraksi PKB dan anggota badan anggaran DPRD Kota Palu berjanji akan memperjuangkannya agar dapat terealisasi dalam APBD mendatang.
“Terima kasih atas usulan bapak ibu. Usulan yang disampaikan saya akan upayakan agar dapat terealisasi dalam APBD mendatang,” kata Nanang.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 130 orang tersebut, Nanang juga menjelaskan beberapa program yang telah berhasil dimasukan dalam APBD 2024, khususnya terkait dengan pendidikan, yaitu kursus bahasa Inggris bagi 10 orang di Kampung Inggris Pare.
Program yang dialokasikan melalui anggaran pokok pikiran (pokir) miliknya itu diinisiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Tondo, terutama dalam kemampuan berbahasa Inggris.
“Tahun ini akan ada 10 orang warga Tondo yang dikirim ke kampung inggris pare. Program ini adalah komitmen saya yang diinisiasi oleh tokoh masyarakat dan pemuda di Tondo. Jadi ketika mereka kembali, mereka harus mengajar masyarakat disini,” beber Nanang.
Nanang juga mengungkapkan beberapa program pemberdayaan yang berhasil diperjuangkan dan terealisasi di tahun 2023, di antaranya bantuan modal, pengembangan UMKM, dan program pemberdayaan lainnya.
“Pembangunan fisik adalah kewenangan dari pemerintah. Jadi pokir yang diamanahkan ke saya, seluruhnya saya akan fokuskan untuk pemberdayaan. Silahkan jika ada dari bapak ibu sekalian yang ingin membuat kelompok usaha, saya siap fasilitasi,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan