PALU, TRUE STORY – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terkait usulan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (PBI-Jamkesda) Tahun 2025 dan 2026.
Pertemuan berlangsung di Gedung Wanita Bidarawasia, Ruang VIP DPRD Sulteng, Rabu (17/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pejabat dari Dinas Kesehatan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh. Hidayat Pakamundi, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai jaminan kesehatan sangat penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat. “Seluruh masyarakat Sulawesi Tengah di manapun berada, jika berobat, pemerintah daerah punya kewajiban menanggung biayanya sesuai kriteria yang ada. Tentunya perlu kerja sama dengan BPJS dalam skema pengelolaan risiko,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini jumlah kunjungan pasien di rumah sakit Sulteng meningkat signifikan, dari sebelumnya 200–300 orang per hari menjadi 600–700 orang per hari. Kondisi ini perlu diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
Apresiasi juga disampaikan atas kunjungan DPRD Bangkep. “Permasalahan akses layanan kesehatan, khususnya kuota PBI-Jamkesda, menjadi perhatian bersama. DPRD Sulteng siap memberikan dukungan serta memperjuangkan agar kebutuhan masyarakat Bangkep dapat terakomodasi di tingkat provinsi,” jelas Hidayat.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. I Nyoman Slamet, menekankan pentingnya terobosan program bersama dalam pembangunan kesehatan. Ia mengusulkan agar daerah berani menyiapkan anggaran untuk mendidik tenaga medis yang nantinya dapat kembali mengabdi di daerah masing-masing.
“Puskesmas dan rumah sakit sebaiknya difungsikan tidak hanya sebagai tempat berobat, tapi sebagai pusat kesehatan masyarakat, di mana masyarakat diajak memeriksakan diri sebelum sakit. Program pola hidup sehat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar permohonan penambahan kuota PBI-Jamkesda disesuaikan dengan proporsional jumlah penduduk. “Sinergi antar-DPRD sangat penting untuk memastikan kebijakan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya secara merata, termasuk di Banggai Kepulauan,” tambah Nyoman.
