Palu,teuestory.id– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mendorong pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako (Untad). Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis menjawab kebutuhan dokter spesialis di daerah.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengikuti rapat koordinasi persiapan pembukaan dan penerimaan mahasiswa PPDS FK Untad melalui zoom meeting, Senin (9/2/2026).
Rapat tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur dan dihadiri secara daring oleh Rektor Untad, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Kedokteran Untad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.
Dalam arahannya, Wagub Reny menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pembukaan tiga program studi spesialis yang dinilai sangat dibutuhkan, yakni Spesialis Penyakit Dalam, Bedah, serta Obstetri dan Ginekologi.
Ketiga program tersebut akan dikelola FK Untad melalui kerja sama akademik dengan Universitas Hasanuddin.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 100 persen mendukung pembukaan PPDS ini. Kami siap mendukung dari sisi sarana prasarana hingga pembiayaan yang dibutuhkan, baik oleh fakultas maupun rumah sakit pendidikan,” tegas Reny.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Untad dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mengupayakan pendirian PPDS sebagai fondasi penting peningkatan kualitas sumber daya kesehatan di Sulawesi Tengah.
Menurut Reny, Rumah Sakit Umum Daerah Undata akan disiapkan sebagai rumah sakit pendidikan pertama. Saat ini, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana guna mempercepat proses akreditasi agar pelaksanaan PPDS dapat berjalan optimal.
Terkait pembiayaan peserta PPDS, Wagub menjelaskan bahwa Pemprov Sulteng telah memiliki program beasiswa Berani Cerdas yang sebelumnya berjalan melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin. Skema pendanaan PPDS akan dibahas lebih lanjut agar tepat sasaran dan tetap terkendali, termasuk pembatasan masa studi maksimal delapan semester.
Lebih jauh, Reny menekankan pentingnya keberpihakan PPDS ini dalam menjawab kekurangan dokter spesialis di daerah, khususnya wilayah 3T. Ia juga mengingatkan agar seleksi peserta tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga komitmen pengabdian setelah lulus.
“Tidak ada gunanya kita mencetak dokter spesialis jika setelah selesai mereka tidak mau kembali ke daerah. Komitmen pengabdian harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
