, TRUE STORY – Sejumlah proyek fisik yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu. 

Ketua Komisi C DPRD Palu, Abdurahim Nasar Al Amri, mengungkapkan bahwa beberapa proyek tersebut belum rampung meski waktu pelaksanaan hampir habis.

“Dari laporan yang kami terima, pihak kontraktor menyebutkan bahwa butuh anggaran, sementara hingga triwulan keempat, Dinas PU belum melakukan pembayaran,” ujar Abdurahim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PU yang digelar di gedung DPRD Palu, Senin (23/12).

Abdurahim menambahkan bahwa sejumlah pekerjaan yang seharusnya selesai pada akhir Desember 2024 justru terhambat karena keterlambatan pembayaran. 

Dalam RDP tersebut, pihaknya telah mencatat berbagai kendala yang dihadapi baik oleh Dinas PU maupun kontraktor pelaksana.

“Seharusnya, pembayaran dilakukan ketika bobot pekerjaan sudah mencapai 50 persen. Namun, ada kontraktor yang sudah menyelesaikan 70 persen pekerjaan, tetapi belum juga dibayar,” jelasnya. 

Ia juga menegaskan bahwa Komisi C akan melakukan inspeksi langsung ke lokasi proyek pada 27 Desember 2024 untuk memastikan progresnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Palu, Alfian Chaniago, menyoroti praktik kontraktor yang menangani lebih dari satu proyek sekaligus. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tuntasnya sejumlah pekerjaan.

“Kami menemukan ada kontraktor yang menangani hingga tiga proyek, tetapi beberapa di antaranya belum selesai karena tidak fokus,” ungkap Alfian. 

Ia menilai, ketidakmampuan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Palu.

“Jika kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai komitmen, saya pribadi tidak akan lanjutkan karena anggaran besar tetapi tidak bisa diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.

Komisi C DPRD Palu meminta Dinas PU untuk segera menyelesaikan permasalahan ini melalui koordinasi yang intensif dengan kontraktor. Diharapkan, pekerjaan yang tertunda dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.