Palu,truestory.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, melakukan audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (6/3/2025). Pertemuan ini membahas optimalisasi potensi pajak daerah, khususnya dari perusahaan yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara.
Gubernur Anwar Hafid menyoroti perbedaan signifikan antara pendapatan pajak Sulteng dan Kalimantan Timur. “Kami punya dana bagi hasil yang sangat kecil. Selama ini, setiap kali berbicara soal pajak, selalu ada alasan investasi, seakan-akan kita tidak punya keberanian untuk menagih hak kita sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Edy Suharto, mengungkapkan bahwa terdapat potensi penerimaan daerah sebesar Rp6-8 miliar yang belum terealisasi, termasuk pajak air permukaan dan alat berat. Ia juga menekankan perlunya penguatan regulasi dan sistem penghitungan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tidak boleh ada celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban mereka. Ini bukan semata-mata soal pemasukan daerah, tapi juga tentang keadilan bagi masyarakat,” tambah Anwar Hafid.
BPKP juga mencatat bahwa hanya tiga dari 10 BUMD di Sulteng yang masih aktif, namun kontribusinya terhadap ekonomi daerah masih minim. Selain itu, mereka menyoroti belum adanya regulasi jelas terkait penyaluran dana CSR ke sektor UMKM. Oleh karena itu, BPKP merekomendasikan perbaikan tata kelola BUMD serta penyusunan kebijakan berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.