Palu,truestory.id– Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menerima audiensi dari pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah pada Kamis (17/4/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur ini membahas krisis distribusi energi, terutama ketimpangan kuota LPG subsidi dan BBM jenis solar.
Ketua Hiswana Migas Sulteng, Muhammad Abdulkadir Badjamal, mengungkapkan bahwa alokasi LPG dan solar yang diterima wilayah Sulawesi Tengah tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
Hal ini mengakibatkan terjadinya rembesan pasokan dari daerah lain dan memicu kelangkaan di beberapa titik, terutama di wilayah industri seperti Morowali dan Kota Palu.
“Morowali bahkan mencatat over-kuota hingga lebih dari 50 persen dari jatah wilayah lain. Kota Palu juga mengalami penurunan kuota terus-menerus, padahal kelangkaan bukan hanya soal distribusi, tapi alokasi yang tidak sesuai realita,” ujar Abdulkadir.
Ia juga menyebut pengawasan distribusi solar di Kota Palu kini semakin ketat, diduga karena maraknya penyimpangan distribusi ke sektor industri oleh oknum mafia BBM.
Oleh karena itu, ia meminta dukungan pemerintah untuk mengajukan penambahan kuota berdasarkan realisasi kebutuhan aktual di daerah.
Menanggapi hal ini, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya strategis dengan menemui BPH Migas di Jakarta.
Salah satu hasil pertemuan itu adalah komitmen pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.
“Kami sudah menghadap langsung ke BPH Migas, dan mereka berkomitmen membangun SPPBE di Poso. Ini langkah awal memperkuat infrastruktur distribusi energi kita,” ujar Gubernur Anwar.
Ia menegaskan perlunya koordinasi intens antara pemerintah dan pelaku usaha migas.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini saatnya duduk bersama memperjuangkan kebutuhan energi rakyat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.