PALU, TRUE STORY – Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah bersama WALHI Sulteng dan koalisi Sulosi (Sulawesi Tanpa Polusi) menggelar diskusi bertajuk “Menilai Dampak PLTU Captive terhadap Perempuan dan Anak”.
Forum ini memotret kerusakan ekologis dan krisis sosial yang mengikuti ekspansi industri nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Direktur KPPA Sulteng Adriani M. Hatta menjelaskan betapa rapuhnya perlindungan bagi kelompok rentan di lingkar tambang.
Ia menuturkan kesaksian nelayan soal kerang meti yang kini terselimuti pasir diduga akibat pengerukan masif. “Lama-lama meti habis,” keluh ketua nelayan yang dikutip Adriani.
Menurutnya, penggunaan energi kotor di PLTU captive—pembangkit yang memasok listrik langsung ke smelter nikel—memicu pencemaran udara dan air, limbah laut, krisis air bersih, bahkan dugaan hujan asam.
“Semua ini berimbas pada kesehatan, gizi, dan tumbuh-kembang anak, serta memicu risiko kekerasan dalam rumah tangga ketika beban hidup meningkat,” ujar Adriani.
Koalisi menilai suara perempuan dan komunitas terdampak masih terpinggirkan oleh narasi besar soal keuntungan ekonomi hilirisasi nikel. “Kemanusiaan dan keadilan lingkungan justru diabaikan,” tegasnya.
Lewat diskusi ini, KPPA Sulteng, WALHI Sulteng, dan Sulosi bertekad membangun strategi advokasi yang lebih kukuh, kolaboratif, dan berperspektif gender serta lingkungan guna mendesak kebijakan perlindungan yang nyata bagi perempuan dan anak di wilayah tambang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.