Palu,truestory.id– DPRD Kota Palu melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj menyampaikan hasil pembahasan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Rabu (28/5/2025).
Ketua Pansus, Ratna Mayasari Agan, mengungkapkan bahwa proses pembahasan berlangsung sejak 27 Maret hingga 22 Mei 2025, sesuai amanah Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.
Selama pembahasan, Pansus menggali informasi dari OPD, pejabat daerah, dan perwakilan perusahaan daerah terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Salah satu catatan penting yang disampaikan adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 75 persen dari target. Pemerintah Kota didorong untuk menggali potensi PAD baru dan meningkatkan kinerja OPD penghasil retribusi.
Pansus juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan BUMD, khususnya PT CNE dan Perumda, yang belum menyampaikan laporan keuangan meski telah menerima penyertaan modal dari Pemkot.
Rekomendasi lain mencakup penambahan anggaran bagi dinas strategis seperti Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pansus juga mendesak penyelesaian pekerjaan tertunda, pelunasan utang pihak ketiga, serta optimalisasi Mall Tatura.
Di sektor transportasi, evaluasi kontrak Bus Rapid Transit (BRT) dan pengadaan feeder untuk kawasan pinggiran turut menjadi perhatian. Pemkot juga diminta mempercepat pengambilalihan PDAM Donggala dan memperkuat daya tarik investasi KEK Palu.
Rapat dipimpin Ketua DPRD, Rico A.T. Djanggola, dan dihadiri Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin Said serta jajaran OPD.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.