Jakarta,.id – Gubernur , Anwar Hafid, menegaskan komitmennya memulihkan kawasan dari dominasi usaha pertambangan () yang kerap tumpang tindih.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Anwar menyerukan pentingnya reformasi tata kelola yang adil dan berkelanjutan.

Menurut Anwar, penataan ruang hutan saat ini harus menjadi prioritas, agar kepentingan ekologi tidak selalu dikalahkan oleh tekanan ekonomi.

“Pak Menteri sangat memberi perhatian pada pengelolaan hutan, terutama terkait tumpang tindih dengan pertambangan,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

Ia menegaskan, investasi tetap dibuka di , namun harus tunduk pada regulasi dan prinsip kelestarian.

“Kita tidak alergi terhadap investasi. Tapi harus taat pada aturan tata ruang. Ini soal keberlanjutan,” tegasnya.

Gubernur Anwar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyeimbangkan eksploitasi sumber daya dengan perlindungan lingkungan.

Ia menyebut bahwa hutan bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga penyangga kehidupan masyarakat sekitar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lanjutnya, akan menindaklanjuti persoalan tata ruang melalui evaluasi menyeluruh terhadap yang sudah terbit.

Langkah ini bertujuan mencegah konflik sosial dan kerusakan lingkungan di masa depan.

Dengan dukungan Kementerian Kehutanan, Anwar optimistis arah pembangunan Sulawesi Tengah akan lebih dan inklusif.