Palu,truestory.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Kepala BPBD, Akris Fattah Yunus, mengikuti rapat koordinasi virtual terkait penanganan gempa bumi di Kabupaten Poso, Minggu malam (17/8/2025).
Rapat dipimpin Deputi Penanganan Darurat BNPB RI, Mayjen TNI Budi Irawan, bersama jajaran Kemenko PMK, serta diikuti unsur Pemprov Sulteng dan Pemkab Poso.
Dalam rapat tersebut, Mayjen Budi Irawan menegaskan BNPB segera menurunkan tim ke Poso guna mempercepat penanganan darurat. Tim yang dipimpin Andria Yuferryzal dijadwalkan tiba di lokasi pada Senin siang untuk mendampingi pemerintah daerah.
Berdasarkan laporan sementara, gempa berdampak pada tiga kecamatan: Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, dan Poso Pesisir Selatan. Sebanyak 10 desa terdampak, 33 warga mengalami luka, 37 rumah rusak, serta empat fasilitas umum ikut terdampak.
BNPB juga mendorong Pemkab Poso segera menetapkan status darurat bencana agar langkah penanganan lebih cepat.
Bupati Poso, Verna Gladies Inkiriwang, menyampaikan bahwa gempa masih terjadi dalam tiga pekan terakhir, terutama di wilayah Pamona Selatan dan Pamona Tenggara.
Ia menekankan perlunya penelitian bersama BMKG dan para ahli agar masyarakat mendapat kepastian ilmiah, sekaligus berharap dukungan logistik seperti tenda, selimut, obat-obatan, serta layanan trauma healing.
Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid telah menugaskan BPBD Sulteng bergerak cepat sejak pagi hari bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk membantu penanganan awal.
Rencananya, Kepala BNPB bersama jajaran Kemenko PMK juga akan turun langsung meninjau lokasi terdampak serta menghadirkan ahli kebencanaan.
Deputi Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengapresiasi langkah sigap pemerintah daerah yang dinilai menjadi kunci percepatan penanganan gempa.
