Balut,truestory.id– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banggai Laut dengan meninjau langsung aktivitas di Pelabuhan Perikanan Mato, Rabu (27/8/2025).
Dalam agenda tersebut, Anwar Hafid didampingi Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Moh. Arif Latjuba.
Kunjungan itu bukan sekadar meninjau fasilitas, tetapi juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan para nelayan setempat.
Gubernur menyempatkan diri duduk berdiskusi, mendengarkan satu per satu keluhan hingga usulan dari nelayan yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tangkap.
Para nelayan menyampaikan kondisi yang cukup memprihatinkan. Hasil tangkapan ikan yang dulu mampu menembus 1.500 box per bulan, kini anjlok hanya berkisar 100 hingga 200 box.
Penurunan itu disebabkan sejumlah faktor, mulai dari kondisi cuaca yang tidak menentu, keterbatasan wilayah tangkap, hingga infrastruktur yang belum memadai.
Tak hanya soal hasil tangkapan, mereka juga menyoroti keterbatasan fasilitas pelabuhan. Beberapa kebutuhan mendesak yang diungkapkan ialah penambahan dermaga, penyediaan cold storage, ketersediaan BBM bersubsidi, hingga perbaikan sarana dasar seperti masjid dan toilet.
Akses jaringan komunikasi yang lemah juga menjadi kendala serius karena menyulitkan proses transaksi dengan pembeli dari Luwuk maupun Palu.
“Kalau ada jaringan internet, pembeli bisa langsung melihat kualitas ikan lewat video call. Tapi di sini susah sinyal. Kami berharap ada perhatian, termasuk bantuan kapal, jaring, serta peningkatan fasilitas pelabuhan,” ungkap salah seorang nelayan.
Di Pelabuhan Mato, saat ini terdapat 61 kapal purse seine serta sekitar 60 kapal jollor yang beroperasi. Namun keterbatasan sarana membuat produktivitas tidak sebanding dengan potensi laut yang dimiliki wilayah tersebut.
Merespons keluhan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan sektor kelautan benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan nelayan.
“Aspirasi ini akan menjadi perhatian serius pemerintah. Prinsipnya, pembangunan kelautan dan perikanan harus berpihak kepada nelayan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan kelembagaan koperasi nelayan agar harga ikan lebih stabil dan kompetitif. Pemerintah, kata dia, juga membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha untuk menghadirkan pabrik pengolahan ikan yang sehat dan berdaya saing.
Kegiatan diakhiri dengan peninjauan fasilitas koperasi nelayan yang berada di kawasan pelabuhan. Hasil evaluasi dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut pemerintah dalam meningkatkan dukungan terhadap sektor perikanan di Banggai Laut.
