Palu, truestory.id – Penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang mulai berlaku Februari 2026 memicu kegelisahan di tengah masyarakat. Sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dilaporkan mengalami penonaktifan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya akses layanan kesehatan, terutama bagi pasien dengan pengobatan rutin seperti cuci darah.
Di beberapa daerah, kondisi ini bahkan membuat rumah sakit berhati-hati dalam memberikan tindakan medis karena belum adanya kepastian penjaminan biaya.
Situasi tersebut memunculkan ketidakpastian bagi warga kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan kesehatan yang dijamin pemerintah.
Namun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan kondisi berbeda terjadi di daerah ini.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan masyarakat tidak perlu panik menghadapi dinamika kebijakan nasional tersebut.
Ia memastikan layanan kesehatan gratis tetap berjalan melalui program Berani Sehat.
Program Berani Sehat menjadi solusi daerah untuk menjamin masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan medis hanya dengan menunjukkan KTP.
Kebijakan ini disiapkan sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan sistem kepesertaan di tingkat pusat, sehingga warga tidak menjadi korban ketidakpastian administratif.
“Jadi kabar adanya pemutusan PBI dari BPJS Kesehatan tidak usah khawatir. Saya dan Ibu Wakil Gubernur menjamin masyarakat tetap bisa berobat gratis hanya dengan KTP,” tegas Anwar Hafid.
Bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Pemprov Sulteng memastikan seluruh warga terdampak tetap memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk untuk penyakit yang sering kali membutuhkan biaya besar dan berkelanjutan.
Gubernur juga menekankan layanan cuci darah bagi masyarakat Sulawesi Tengah tetap dijamin pemerintah daerah.
Menurutnya, kesehatan rakyat merupakan prioritas utama yang tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administrasi atau perubahan regulasi.
Data pemerintah provinsi mencatat, hingga kini lebih dari 141 ribu warga telah merasakan manfaat program Berani Sehat. Angka tersebut menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan kesehatan yang inklusif.
Melalui program ini, Pemprov Sulteng ingin memastikan satu prinsip utama: warga yang sakit harus segera ditangani tanpa dibebani persoalan biaya.
Berani Sehat menjadi bukti bahwa pemerintah daerah hadir dan berdiri di sisi masyarakat, memastikan setiap warga tetap memiliki akses layanan kesehatan dan harapan untuk sembuh.
