PALU, TRUESTORY– DPRD Kota Palu mulai mendorong penguatan kebijakan perlindungan masyarakat melalui dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif legislatif. Regulasi tersebut menyasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kedua ranperda itu telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dan menjalani tahapan harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, menjelaskan perkembangan kedua rancangan tersebut dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Palu, Selasa (17/11/2026).
Menurut Rustia, Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diperlukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan sosial.
Ia menyoroti dampak sosial dan ekonomi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi 28 September 2018 yang hingga kini masih dirasakan sebagian masyarakat.
“Penanganan dampak sosial pascabencana bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan secara seketika melalui program darurat, melainkan memerlukan kerangka kebijakan jangka panjang,” demikian penjelasan Rustia.
Ranperda tersebut terdiri atas 16 bab dan 42 pasal, yang mengatur tanggung jawab pemerintah, pemberdayaan lanjut usia, lembaga kesejahteraan sosial, bantuan sosial hingga pengawasan.
Sementara itu, Ranperda Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja serta mendorong pemerataan pendapatan.
Rustia menegaskan, koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian rakyat. Kedua regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat Kota Palu.
