Truestory.id – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai mutu pendidikan di Sulteng di Ruang sidang utama, Rabu (24/5/2023).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Alimuddin Paada dan didampingi Ketua Komisi III Sony Tandra, ST dan beberapa Anggota Komisi IV lainnya.
Dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV membahas data terkait mutu pendidikan yang dinilai masih rendah yaitu urutan ke lima dari bawah atau urutan ke 29 dari 34 provinsi.
“Dengan adanya data tersebut membuat kami tergerak untuk memperbaiki mutu pendidikan sehingga diharapkan melalui rapat ini bisa terang menderang apa yang meyebabkan mutu pendidikan kita sangatlah rendah,” sebutnya.
Padahal ia menyampaikan bahwa dana pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBD sehingga hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dan perhatian DPRD Sulteng.
Pada kesempatan itu juga Sony Tandra menyampaikan bahwa mutu pendidikan sangatlah penting karena sebagai faktor majunya sebuah daerah
“Daerah bisa maju kalau dimulai dengan SDM yang bagus dan bermutu, SDM yang bermutu dilihat dari pendidikan,” tutur politisi Nasdem itu.
Ia menambahkan bahwa dalam LKPJ Sulteng mencantumkan penduduk Sulteng 3.740.900 juta. Tidak sekolah 635.590 atau jika dipersenkan 20,66% sedang yang belum sekolah, belum tamat SD 12,25% yang tamat SD 24,53%, yang tamat SLTP/SMP 14.44%.
“Jika dijumlah yang tidak sekolah, tamat SD dan tamat SMP yaitu sebesar 71,88%. Artinya penduduk Sulteng yang terbanyak yaitu tidak sekolah dan tamat SMP sehingga inimungkin yang merupakan faktor mutu pendidikan atau sdm kita masih jauh dari harapan,” jelasnya.
“Ini yang menjadikan banyaknya penganguran karena SDM tidak terserap berlebihan karena investasi mensyaratkan harus mempunyai ijazah SMA,” tambahnya.
Sesuai data yang ada bahwa 1,9 Triliun perputaran uang untuk tenaga kerja dan logistik 70% bahkan lari ke Sulawesi Selatan dan ke Sulawesi Tenggara.
“Padahal pertumbuhan ekonomi kita terbesar ke 2 yakni sebesar 15% tapi akhirnya pendapatan itu keluar dari Sulteng karena SDM kita tidak terserap,” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa provinsi itu tidak bisa lepas tangan apalagi IPM itu bukan diukur perkabupaten tapi perprovinsi jika ini tidak diselsailakan maka jangan harap IPM dan Mutu Pendidikan Sulteng akan naik.
“Harus bekerjasama dalam peningktan SDM apalagi yang tamat SD, SMP harus diselesaikan jika Perlu ada bantuan beasiswa, namun sayang beasiswa di Sulteng sangat kecil sekali yakni 2.500.000 ini artinya tidak ada politcal will dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam upaya peningkatan SDM kita,” ucapnya.
Ia berharap gubernur sebagai lin sektor atau pemerintah provinisi harus kerjasama bersama bupati, perguruan tinggi dan bersama OPD lainnya untuk membucarakan mengenai hal ini sehingga dapat dicarikan solusi dalam rangka menihkatakan Mutu Pendidikan dan IPM
senada dengan itu I Nyomana Slamet juga menyamapaikan bahwa mutu pendidikan juga dipengarushi oleh pemeretaan pendidikan.
“Pemerataan pendidikan tidak hanya di kota kota saja, sehingga alasan kami mengundang agar sama sama mencari solusi dan kritik sebab dengan data yang ada Ini menjadi cambuk dan menjadi perhatian kita,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.