Palu,truestory.id- Calon gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali, menghadapi berbagai pertanyaan kritis mengenai pendidikan di daerah pelosok dan konflik agraria dalam acara “Uji Nyali”, Sabtu (12/10/2024).
Acara dialog politik “Uji Nyali” yang diselenggarakan di Sriti Convention Hall, Kota Palu. Forum ini bertujuan untuk menguji gagasan dan visi Ahmad Ali terkait isu-isu strategis di Sulteng, mulai dari pendidikan hingga agraria.
Acara yang diinisiasi oleh Total Politik ini mengadopsi format dialog terbuka, mirip dengan konsep kampanye “Desak Anies” pada Pilpres 2024.
Ahmad Ali diberi kesempatan untuk menanggapi berbagai pertanyaan dari audiens yang beragam. Ia dengan santai mempersilakan peserta untuk mengkritik atau bertanya tanpa ragu.
“Saya siap menjawab semua pertanyaan, asal jangan tersinggung. Sebagai pejabat publik, tidak ada lagi privasi. Masyarakat berhak mengetahui tentang saya,” ucap Ahmad Ali.
Isu Pendidikan di Pelosok
Salah satu topik yang mencuat dalam diskusi adalah masalah pendidikan di wilayah terpencil.
Widya, mahasiswi dari Universitas Tadulako (Untad), mengungkapkan keprihatinannya terhadap fasilitas pendidikan yang minim di daerah pelosok Sulawesi Tengah.
Menurutnya, banyak sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan, dengan fasilitas tidak layak dan ruang belajar yang rusak.
“Jika Bapak terpilih menjadi gubernur, bagaimana memastikan anak-anak di pelosok bisa belajar dengan layak?” tanya Widya.
Ahmad Ali mengakui bahwa banyak sekolah di Sulteng, terutama di daerah terpencil, masih jauh dari standar yang memadai.
Ia berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan fasilitas pendidikan dan memperbaiki kondisi bangunan sekolah agar semua anak dapat belajar dengan nyaman.
Konflik Agraria dan Hak Atas Tanah
Selain isu pendidikan, konflik agraria juga menjadi perhatian utama. Febriansyah, salah seorang peserta, menyoroti program asuransi pertanian yang diusung Ahmad Ali, seraya mengkritisi pengambilalihan lahan-lahan pertanian oleh pihak-pihak yang tidak memberikan pengakuan atas hak petani.
Menanggapi hal ini, Ahmad Ali menegaskan bahwa Bank Tanah tidak akan diizinkan beroperasi di Sulteng jika hak-hak masyarakat atas tanah belum terpenuhi.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan petani harus diutamakan, dan mereka harus memiliki kendali penuh atas tanah yang mereka kelola.
“Saya ingin memastikan petani di Sulteng menjadi tuan atas tanahnya sendiri. Program lumbung pangan akan terwujud dengan keterlibatan penuh petani, bukan lewat perusahaan besar,” ujar Ahmad Ali.
Dengan penegasannya ini, Ahmad Ali berkomitmen untuk melindungi hak-hak petani dan mendorong pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Sulteng.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.