Palu, truestory.id– Minggu pagi yang tenang di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Air bah, bercampur lumpur pekat, meluap dan menenggelamkan jalan-jalan, menyapu pemukiman warga, dan memutus akses utama Palu-Donggala.
Kemacetan panjang hingga lima kilometer terbentuk, memaksa kendaraan yang terjebak untuk menunggu dengan tak berdaya.
Ini bukan pertama kalinya warga pesisir Palu-Donggala dihantam bencana seperti ini. Hanya sebulan lalu, Kelurahan Buluri merasakan nasib serupa.
Banjir yang terus berulang ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat dan para aktivis lingkungan.
Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) menuding aktivitas pertambangan batuan dan pasir yang semakin masif di sepanjang pesisir sebagai biang keladi dari bencana tersebut.
Luka yang Belum Sembuh
Sejak bertahun-tahun lalu, wilayah pesisir Palu-Donggala menjadi saksi bisu dari eksploitasi alam yang terus menerus. Kerakusan untuk mengejar keuntungan dari sumber daya alam telah membuka luka besar di tubuh Bumi Tadulako.
Pegunungan yang dulunya hijau kini berlubang, terpapar oleh galian tambang yang tak terhitung jumlahnya. Sungai-sungai yang dulu jernih kini membawa aliran lumpur, mengalir deras setiap kali hujan turun, membawa serta malapetaka ke pemukiman warga.
“Bencana banjir yang terus berulang ini sebenarnya harus menjadi peringatan bagi kita semua bahwa daya tampung dan daya dukung lingkungan di sepanjang pesisir Palu Donggala sudah tidak memadai lagi untuk diberikan izin pertambangan,” kata Upik, Koordinator JATAM Sulteng.
Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan ini, setiap tetes hujan adalah ancaman. Banjir lumpur yang menghantam Watusampu kali ini adalah puncak dari krisis yang telah lama mereka rasakan.
“Selain evaluasi harus melakukan audit lingkungan terkait daya tampung dan daya dukung lingkungan di sepanjang pesisir Palu Donggala akibat kegiatan pertambangan,” terang Upik.
Tantangan untuk Para Pemimpin
Mereka menuntut Walikota Palu dan Gubernur Sulawesi Tengah untuk bertindak. Jatam Sulteng mendesak Pemerintah bertanggung jawab terkait hal ini.
“Karena jelas izinnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” kata Upik.
Senada dengan itu, Yusman, Aktivis Walhi Sulteng menuturkan bahwa banjir di Kelurahan Watusampu, Kota Palu, Minggu (01/09/2024) terjadi akibat padatnya aktivitas tambang galian C.
Menunggu Aksi Nyata
Kini, tekanan ada di pundak para pemimpin daerah. Masyarakat dan aktivis lingkungan menanti apakah Walikota Palu dan Gubernur Sulteng akan merespon dengan tindakan nyata.
“Walhi Sulteng mempertanyakan progres pertemuan Wali Kota Palu dengan pengusaha tambang yang beroperasi di Kota Palu bulan lalu,” kata Yusman dengan nada tanya.
Walhi Sulteng meminta Gubernur Sulteng dan Walikota Palu, Bupati Donggala agar serius menangani tambang galian C di sepanjang Palu Donggala.
“Ini tambang-tambang seperti kebal hukum. Padahal dekat sekali dengan kantor Pemerintah Kota Palu, DLH Sulteng dan Gubernur, ada apa ini? masyarakat setiap hari mengeluh debu dan hujan mengeluhkan banjir,” kesal Yusman.
Dalam keheningan malam setelah banjir mereda, ada doa yang dipanjatkan di setiap rumah di Watusampu, agar bencana ini menjadi yang terakhir. Dan agar para pemimpin mereka akhirnya terbangun dari tidur panjang, untuk melindungi bukan hanya tanah ini, tapi juga mereka yang hidup di atasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.