Palu,truestory.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyoroti kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Banggai dan Kota Palu.
Ia menegaskan, insiden tersebut patut diduga akibat adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Longki, dapur MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari perusahaan swasta, pelaku usaha daerah, hingga aparat TNI, Polri, dan BIN.
Setiap dapur dipimpin Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan didampingi ahli gizi untuk memastikan kualitas bahan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar.
“Semua bahan baku harus diperiksa ketat. Jika ada yang tidak layak konsumsi, harus segera ditolak. Proses memasak pun tidak boleh sembarangan. Makanan harus tersaji dalam kondisi segar, bukan dipanaskan kembali,” ujarnya dalam pernyataan resmi,Jumat (19/9/2025).
Ia mencontohkan, pernah menemukan dapur yang tetap mengolah ikan dalam kondisi tidak segar. Hal itu, katanya, berisiko tinggi memicu keracunan.
Karena itu, Longki meminta para pengelola dapur lebih bertanggung jawab dan menanamkan kesadaran bahwa makanan yang disajikan adalah untuk anak-anak sendiri.
Selain itu, ia menyarankan agar ikan jenis tuna, cakalang, dan ekor kuning tidak lagi digunakan karena berpotensi mengandung alergen bila tidak benar-benar segar.
“Lebih baik memakan waktu untuk menyortir, asalkan aman dan higienis,” tegasnya.
Longki juga mengingatkan, bila kasus keracunan terus berulang, perlu ada evaluasi hingga pemutusan kerjasama dengan dapur bermasalah.
“Program MBG adalah amanah Presiden Prabowo Subianto untuk generasi masa depan. Jangan main-main dengan nyawa anak-anak,” tandasnya.
