Palu,truestory.id- Bakal Calon (Balon) Wali Kota Palu, Hidayat, menegaskan komitmennya untuk tidak menyandera hak-hak masyarakat yang belum mampu memenuhi kewajiban iuran ke negara.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak mempersulit warga dalam mengakses bantuan sosial atau layanan administrasi kependudukan hanya karena belum memenuhi kewajiban tersebut.
“Masalah di laut jangan dibawa ke darat. Kalau warga belum bisa penuhi kewajibannya, kita harus kaji ada apa di balik itu. Kita harus cari solusi, bukan malah memperumit keadaan saat mereka meminta haknya,” tegas Hidayat.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah harus lebih dulu menjalankan kewajiban mereka dengan memastikan adanya lapangan kerja dan roda ekonomi yang berputar dengan baik di masyarakat.
“Kalau tidak dilakukan, kebijakan itu akan berujung pada kesengsaraan rakyat,” jelasnya.
Hidayat menambahkan bahwa pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan pasar bagi pedagang, serta dukungan terhadap sektor kelautan dan pertanian menjadi prioritasnya.
Menurutnya, hal ini penting untuk memudahkan masyarakat mendapatkan penghasilan, dibandingkan memaksakan pungutan pajak di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Saya pernah memimpin Kota Palu selama satu periode, dan tidak ada warga yang menjerit karena masalah iuran,” ujar Hidayat.
Saat menjabat, Hidayat bersama wakilnya, Sigit Purnomo Said (Pasha), berhasil mengembangkan perekonomian rakyat melalui pembangunan objek wisata, pusat kuliner, pasar, jembatan, hingga perbaikan infrastruktur di seluruh kecamatan Kota Palu.
Pada Pilkada 2024, Hidayat maju kembali sebagai calon Wali Kota Palu, berpasangan dengan Andi Nur B Lamakarate sebagai calon Wakil Wali Kota.
Pasangan ini didukung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, PDIP, dan Partai Demokrat, yang memperoleh total 67.928 suara sah pada Pemilu 2024. Partai Gerindra mengantongi 24.581 suara, PAN 11.284 suara, PDIP 13.924 suara, dan Demokrat 18.139 suara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.