,truestory.id – Pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Morowali kini berada di bawah kontrol ketat Gubernur Anwar Hafid. Pemerintah provinsi memastikan hak pekerja lokal terlindungi dan investasi industri berjalan dengan tertib.

Kebijakan itu menjadi prioritas Gubernur Anwar Hafid dalam menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi tenaga kerja (TKI).

Pengawasan di lapangan dilakukan secara langsung oleh tim khusus yang ditugaskan memeriksa aspek ketenagakerjaan baik untuk TKA maupun TKI.

Upaya ini bertujuan mencegah masuknya pekerja asing tanpa dokumen resmi, serta memastikan perusahaan-perusahaan industri mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

“Barusan tadi kita selesai zoom meeting, ini staf saya masih ada di lapangan melakukan pengawasan terhadap TKA, jadi kita tidak main-main,” ujar Anwar Hafid, Minggu (26/1) malam.

Keseriusan tersebut terlihat dari aktivitas pemantauan yang tidak berhenti meskipun di akhir pekan. Gubernur mengaku terus melakukan koordinasi dengan jajarannya hingga malam hari guna memastikan perkembangan di lapangan berjalan sesuai instruksi.

Menurut Anwar, tidak ingin kembali menjadi sorotan terkait isu TKA ilegal. Ia menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen menjaga tertib administrasi serta memberikan ruang yang adil bagi pekerja lokal.

“Kita tidak ingin ada TKA ilegal beroperasi di . Kita tidak mau lagi daerah ini menjadi sumber pemberitaan soal adanya TKA ilegal atau sebagainya,” tegasnya.

Anwar juga meminta perusahaan di kawasan industri agar kooperatif terhadap langkah pengawasan.

Menurutnya, fungsi pembinaan pemerintah provinsi harus didukung semua pihak agar tercipta iklim ketenagakerjaan yang tertib dan berkeadilan.

“Ini adalah bagian dari pembinaan pemerintah provinsi, jadi kita harap semua perusahaan bisa lebih akomodatif sehingga kita bisa membantu menertibkan dan tidak ada lagi istilah TKA ilegal,” kata Anwar.

Dua hari terakhir, tim pemerintah provinsi diturunkan khusus ke kawasan industri Morowali untuk memantau prosedur ketenagakerjaan secara langsung.

Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar evaluasi lanjutan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

Langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinan Anwar Hafid yang responsif dan menekankan penegakan aturan.

Pemerintah provinsi menilai konsistensi pengawasan merupakan kunci menjaga wibawa daerah serta kepentingan tenaga kerja lokal di tengah pesatnya pertumbuhan industri di Sulteng.