Palu,truestory.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memaparkan kondisi fiskal dan arah kebijakan pembangunan daerah di hadapan rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (5/11/2025).
Pertemuan tersebut menjadi ajang penting bagi Pemprov Sulteng untuk menyampaikan tantangan dan capaian pembangunan secara langsung kepada pemerintah pusat.
Dalam paparannya, Anwar Hafid menegaskan arah pembangunan Sulteng berpedoman pada RPJMD 2025–2030 yang dituangkan dalam Sembilan Program BERANI.
Program tersebut meliputi BERANI Cerdas, BERANI Sehat, BERANI Panen Raya, dan BERANI Tangkap Banyak, yang menitikberatkan pada pemerataan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan kelautan.
“Sembilan BERANI harga mati. Rakyat tidak boleh kehilangan pelayanan, apa pun yang terjadi,” tegasnya.
Anwar juga mengungkapkan adanya tantangan fiskal akibat pemangkasan transfer pusat tahun 2026 hampir Rp1 triliun, sehingga ruang fiskal daerah menjadi terbatas.
Dari total APBD Rp4,6 triliun, sekitar Rp2,1 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai. Ia meminta pemerintah pusat meninjau kembali pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dan skema pembiayaan gaji PPPK agar tidak membebani daerah.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Said mengapresiasi langkah Anwar Hafid yang dinilai mewakili aspirasi banyak kepala daerah. Kepala DJPK Kemenkeu Askolani turut menjelaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 akan menjadi masa transisi pemerintahan baru untuk menata ulang arah transfer ke daerah.
Pertemuan yang juga dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulteng itu ditutup dengan komitmen bersama memperkuat sinergi pusat dan daerah demi keberlanjutan pembangunan di Bumi Tadulako.
