, – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi membantah anggapan bahwa pelaksanaan Program Berani Sehat menjadi penyebab berkurangnya anggaran operasional RSUD Undata. Pemerintah daerah menegaskan, pembiayaan klaim pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap menjadi tanggung jawab Kesehatan.

Kepala Dinkes , dr. Syahriar, M.Kes., menjelaskan bahwa penggunaan APBD dalam program unggulan Pemerintah Provinsi tersebut hanya diperuntukkan bagi pembayaran iuran kepesertaan JKN dan pembiayaan layanan tertentu yang tidak masuk dalam skema JKN.

“Peran Pemerintah Provinsi melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta PBPU dan BP yang didaftarkan pemerintah daerah,” jelas Syahriar.

Ia menerangkan, pelayanan kesehatan peserta yang memenuhi persyaratan penjaminan tetap dibayarkan Kesehatan melalui mekanisme klaim berdasarkan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.

Menurut Syahriar, program tersebut menyasar masyarakat miskin, tidak mampu, serta kelompok rentan secara ekonomi, termasuk peserta JKN mandiri yang kesulitan membayar iuran.

Ia menilai perluasan kepesertaan JKN justru memberikan kepastian pembiayaan bagi rumah sakit rujukan, termasuk RSUD Undata.

Sementara itu, meningkatnya kunjungan pasien perlu diimbangi dengan pembenahan manajemen, penguatan kapasitas layanan dan optimalisasi tenaga kesehatan.

Dinkes berharap informasi mengenai program tersebut disampaikan sesuai mekanisme pembiayaan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. (*)