PALU, TRUE STORY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah mempertanyakan sikap pemerintah Sulawesi Tengah dalam menghadapi impor barang ke daerah tersebut.
Hal itu disampaikan salah satu fraksi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira didampingi Wakil Ketua DPRD Arus Abdul Karim diikuti Sekwan serta anggota DPRD Sulteng lainnya Senin (16/10/2023).
Menanggapi hal itu Sekprov Novalina menjelaskan bahwa pemerintah Sulteng bersama pemerintah kabupaten/kota telah menjalankan kebijakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DM yang mewajibkan setiap perangkat daerah menggunakan produk dalam negeri.
“Dilakukan mulai tahap perencanaan pengadaan persiapan pengadaan hingga pelaksanaan pengadaan,” ungkapnya.
Dia mengatakan hal itiu dilakukan untuk memberdayakan UMKM daerah, pemberdayaan industri dalam negeri memperkuat struktur industri daerah serta mengoptimalkan produk daerah atau produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah.
Selain itu dalam hal peningkatan infrastruktur dan pariwisata, gerak cepat pemerintah daerah dalam merealisasikan peningkatan infrastruktur jalan yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hampir diseluruh wilayah Sulawesi Tengah.
“Terkait dengan Sulteng sebagai negeri 1000 megalith, dalam rangka pengembangan kawasan megalith perlu adanya peningkatan sarana komunikasi, penyediaan fasilitas akomodasi yang terstandar, pengembangan wisata megalith berkelanjutan, penetapan zona kawasan situs.
“Perlu juga ada pembinaan tradisi dan budaya lokal bahwa saat ini pemerintah daerah akan menyusun masterplan daerah destinasi wisata 1000 megalith yang akan mengatur letak fasilitas, fungsi dan sosial yang nantinya akan menjadi rencana induk pembangunan kawasan destinasi pariwisata tersebut,” terangnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.