DENPASAR, TRUE STORY – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendalami mekanisme pengawasan DPRD Provinsi Bali, khususnya terkait koordinasi dengan perangkat daerah, pengawasan lapangan, serta tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus (Pansus).
Pendalaman tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota komisi, di antaranya I Nyoman Slamet, serta unsur Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
Sri Indraningsih Lalusu mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh referensi dan pengalaman antardaerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya di Palu, Selasa (10/11).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Bali menjelaskan bahwa koordinasi antara komisi dan perangkat daerah mitra kerja dilakukan secara rutin melalui pertemuan untuk membahas program berjalan, rencana kegiatan tahun berikutnya, kebutuhan anggaran, serta berbagai persoalan yang memerlukan perhatian DPRD.
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan mengidentifikasi kebutuhan perangkat daerah sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.
Selain koordinasi kelembagaan, Komisi I DPRD Sulteng turut mendalami mekanisme pengawasan lapangan dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, mengatakan pelibatan perangkat daerah dalam kegiatan pengawasan penting agar DPRD memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” katanya.
Materi lainnya yang dibahas adalah pengalaman DPRD Bali dalam pelaksanaan Pansus, khususnya yang menangani persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan.
Dalam diskusi tersebut dijelaskan bahwa setelah Pansus menyelesaikan tugas dan dibubarkan melalui mekanisme kelembagaan, tindak lanjut hasil pembahasan dan pengawasan diserahkan kepada komisi yang memiliki bidang tugas terkait.
Dengan mekanisme tersebut, pengawasan terhadap persoalan yang telah dibahas Pansus tetap dapat dilanjutkan oleh komisi terkait sesuai kewenangannya.
Komisi I DPRD Sulteng juga mendalami dukungan DPRD terhadap program prioritas perangkat daerah, terutama program yang belum memperoleh dukungan anggaran memadai.
DPRD Bali menjelaskan bahwa perangkat daerah terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan dan program prioritas kepada komisi mitra kerja. Selanjutnya, kebutuhan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembahasan juga mencakup penataan organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, beban kerja, pembagian urusan pemerintahan, serta efektivitas pelayanan publik.
Selain itu, rombongan memperoleh informasi mengenai sejumlah peraturan daerah yang belum dapat diimplementasikan secara optimal karena belum dilengkapi peraturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Gubernur.
Sri Indraningsih berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi referensi bagi Komisi I DPRD Sulteng dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama melalui pertemuan berkala dengan perangkat daerah, pelibatan perangkat daerah dalam pengawasan lapangan, serta penguatan tindak lanjut hasil kerja Pansus.
Pengawasan yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan, ketentuan, dan kebutuhan masyarakat.
