PALU, TRUE STORY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah menggelar rapat mengenai Pembongkaran Huntara Penyintas Layana di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Palu, Senin (23/10/2023).
Rapat tersebut dipimpin oleh ketua komisi IV Alimuddin Paada dan dihadiri anggota komisi lainnya, Ibrahim Hafid, Wiwik, Muhamin, Fatimah serta Forum Penyintas Layana.
Rapat tersebut digelar berdasarkan hak para penyintas dan tuntutan kemanusiaan yang dinilai masih tak memperdulikan para penyintas.
Hal itu berdasarkan syarat bantuan dari Wali Kota yang tidak bisa membantu dalam hal tanah atau lahan, sehingga masuk pada bantuan huntap mandiri dengan catatan harus memiliki lahan sendiri lalu melaporkan kembali jika sudah memiliki lahan tersebut.
Ketua Forum Penyintas mengatakan, bahwa baik dari Pemprov Kota ataupun Gubernur tidak ada keseriusan dalam menyikapi masalah ini.
“Kami tidak putus asa, sampai saat ini kita terus bertahan,” ujarnya.
Hampir semua fraksi APBD sudah menyampaikan pandangan fraksinya namun perlu menyampaikan rekomendasi terbaru untuk memikirkan bagaimana solusinya
Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi Ill Wiwik mengatakan evaluasinya mandek. Penanggulangan bencana adalah tugas pemerintah.
“Namanya penanggulangan bencana ya tugas pemerintah, kita ingatkan kembali pemerintahnya,” tutur Wiwik.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.