PALU, TRUE STORY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah meminta penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) memperhatikan prinsip hak asasi manusia (HAM) guna memastikan setiap regulasi memberikan perlindungan dan menjamin kesetaraan hak masyarakat.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” kata Anggota Komisi I DPRD Sulteng Mahfud Masuara di Palu, Rabu.
Mahfud menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di Palu, mewakili Ketua DPRD Sulteng.
Ia mengatakan pertimbangan HAM perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pembahasan Ranperda agar ketentuan yang disusun tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjamin perlindungan hak seluruh lapisan masyarakat.
Rapat yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak tersebut membahas hasil analisis dan evaluasi terhadap lima Ranperda dari perspektif HAM.
Kelima Ranperda tersebut meliputi Ranperda Provinsi Sulteng tentang Bantuan Hukum, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal.
Selanjutnya, Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait dengan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng Sitti Rahmawati.
Analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian substansi setiap Ranperda dengan prinsip HAM. Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan rancangan regulasi sebelum memasuki tahapan penetapan.
