PALU, TRUE STORY – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengawasan lapangan penting untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” kata Anggota Komisi I DPRD Sulteng I Nyoman Slamet, Kamis (5/11/2026).
Ia mengatakan pelibatan perangkat daerah memungkinkan DPRD memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Komisi I DPRD Sulteng dengan DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan itu, DPRD Bali menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan lapangan turut melibatkan perangkat daerah terkait untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan berbagai persoalan yang ditemukan.
Selain pengawasan lapangan, komunikasi antara komisi DPRD dan perangkat daerah mitra kerja juga dilakukan secara rutin untuk membahas program berjalan, rencana kegiatan, kebutuhan anggaran, hingga persoalan yang membutuhkan perhatian legislatif.
I Nyoman mengatakan koordinasi tersebut diperlukan agar pengawasan DPRD tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual pelaksanaan program di lapangan.
Menurut dia, informasi yang diperoleh melalui pengawasan bersama perangkat daerah dapat menjadi bahan evaluasi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi referensi dalam meningkatkan koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah di Sulteng, khususnya untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan efektif dan sesuai sasaran.
