,.id – Musyawarah Daerah () ke-11 Partai Golkar di menjadi forum penting membahas masa depan pengelolaan sumber daya alam daerah, khususnya sektor pertambangan. Acara yang digelar Minggu (24/8/2025) ini dihadiri Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, serta Sulteng, .

Dalam sambutannya, menegaskan memiliki cadangan tambang strategis seperti nikel, emas, dan tembaga.

Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih rendah.

Dengan APBD sekitar Rp5,5 triliun dan PAD Rp2,5 triliun, ia menilai peluang tambahan Rp2 triliun masih terbuka bila tata kelola pertambangan diperbaiki.

“Sulawesi Tengah ini kaya, tapi manfaatnya belum maksimal bagi masyarakat. Kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Menteri, ada kebijakan yang lebih berpihak pada daerah,” ujar Anwar.

Menanggapi hal itu, Bahlil Lahadalia mengakui masih ada ketimpangan izin usaha pertambangan yang dikuasai perusahaan besar di luar daerah.

Ia menegaskan pemerintah tengah memperbaiki regulasi agar BUMD, koperasi, dan UMKM bisa lebih terlibat.

“Tidak adil kalau sumber daya milik daerah tapi izinnya hanya dimonopoli segelintir pihak. Kita ingin masyarakat lokal jadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil.

Ia menambahkan, hilirisasi tambang menjadi agenda utama agar nilai tambah tidak lari ke luar daerah.

Dengan penyelarasan izin antar kementerian, Bahlil memperkirakan PAD Sulteng bisa meningkat signifikan.

Selain isu tambang, juga menegaskan konsolidasi politik Golkar di Sulteng. Anwar menyebut Golkar ibarat pohon beringin yang kokoh, sementara Bahlil menekankan komitmen partai mengawal pembangunan demi kesejahteraan rakyat.