, – Ikatan Televisi () menyatakan keprihatinan atas pernyataan kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febri Ardiansyah, Hotman Paris Hutapea, yang dinilai merendahkan profesi saat menjalankan tugas peliputan di lapangan.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Sabtu (19/7), menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Menurut organisasi tersebut, aktivitas jurnalistik dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

IJTI menjelaskan, pertanyaan kritis maupun permintaan konfirmasi kepada narasumber merupakan bagian dari tanggung jawab profesi jurnalis, bukan bentuk intimidasi ataupun upaya mencari persoalan.

Seluruh proses peliputan dilakukan dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk prinsip independensi, verifikasi informasi, keberimbangan, serta penerapan asas praduga tak bersalah.

“IJTI mengecam segala bentuk tindakan verbal maupun non-verbal dari pihak mana pun yang merendahkan marwah profesi jurnalis,” demikian pernyataan resmi IJTI.

Selain itu, IJTI mengimbau seluruh pihak untuk menghormati jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan. Organisasi tersebut menilai hubungan antaprofesi harus dibangun di atas sikap saling menghargai dan etika komunikasi yang baik.

“IJTI mengingatkan pentingnya sikap saling menghormati dan menjaga etika komunikasi antarprofesi. Pernyataan yang merendahkan profesi lain dapat mencederai nilai-nilai profesionalisme,” tulis organisasi itu.

IJTI juga mengingatkan bahwa apabila terdapat keberatan terhadap pemberitaan atau perilaku jurnalis, penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, atau pengaduan kepada Dewan Pers.

Di akhir pernyataannya, IJTI menginstruksikan seluruh anggotanya dan jurnalis televisi di untuk tetap bekerja secara profesional, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, serta tidak gentar menyampaikan informasi demi kepentingan publik.