, TRUE STORY– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) memastikan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). 

Hal ini diketahui saat Kanwil Kemenkumham yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Mangatas Nadeak bersama para perancang perundang-undangan melakukan rapat perumusan rekomendasi Ranperbup Touna bersama unsur pemerintah.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Touna, Alimudin Muhammad, di Ruang Garuda Kanwil, Selasa (20/8/2024).

Baca JugaKebakaran Hutan dan Lahan di Desa Avolua Belum Padam, Akses Sulit Hambat Pemadaman

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng Hermansyah Siregar mengatakan, kegiatan tersebut untuk memastikan serta menghasilkan rekomendasi atas pembentukan Ranperbup Touna.

Hal itu, sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 6 Ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Proses pembentukan dan perancangan tersebut akan mengedepankan asas kemanusiaan serta mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM maupun harkat dan martabag setiap warga negara secara proporsional,” terangnya.

Baca JugaHadiri Rakornas 2026, Pemprov Sulteng Siap Kawal Program Prioritas Nasional

“Semua Ranperbup ataupun Ranperda yang kita harmonisasikan akan mengedepankan aspek HAM-nya, apalagi ini menyangkut pedagang kaki lima disana,” tambah Hermansyah.

Ia menjelaskan bahwa HAM merupakan hak konstitusional setiap orang yang wajib diimplementasikan dan diintegrasikan dalam setiap kebijakan negara, termasuk dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat daerah hingga pusat

Baca JugaBasarnas Palu Kumpulkan Puluhan Kantong Darah dalam Aksi Sosial HUT ke-54

Oleh itu, menurutnya, setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus berkualitas, aspiratif, dan responsif. Kata dia, hal itu sejalan dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

“Pengintegrian HAM sudah menjadi keharusan dan merupakan prioritas utama,” terangnya.

Hermansyah berharap agar pertemuan tersebut dapat merumuskan rekomendasi yang berprespektif HAM terhadapa Ranperbup tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

“Semoga bisa berkontribusi positif, meminimalisasi regulasi atau kebijakan yang diskriminatif, intoleransi maupun tidak perspektif HAM,” tutupnya.